PEMBARUAN.ID – Ramai di media sosial tentang kecurangan Pemilu 2024, merusak dan merubah hasil dari model C1 juga terjadi di TPS 1, Blambangan Umpu, Waykana.
Ya, elemen masyarakat menemukan Form C1 Hasil yang sudah disilang kosong, ditimpa tulisan angka 5 (lima) dan 0 (kosong), yang menyebabkan bertambahnya suara Caleg no urut 8 Hamim Akbar dari Partai Keadilan Sosial (PKS) menjadi 50 suara, suara coblos gambar partai PKS 2 dengan total suara partai PKS menjadi 52 suara.
Atas temuan itu, Pemantau Pemilu Independen Kabupaten Way Kanan, Sarnubi mempertanyakan adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 di TPS, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.
“Bawaslu Kabupaten Way Kanan untuk menindaklanjuti temuan kecurangan tersebut. Bagaimana mungkin sertifikat hasil perolehan suara yang sebenarnya dirusak dengan menambahkan jumlah angka untuk caleg tertentu yang tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya,” kata dia, Selasa (20/02/2024).
Dirinya berharap Bawaslu setempat dan seluruh elemen masyarakat baik pemantau, pemerhati demokrasi yang ada di Kabupaten Way Kanan untuk bergandengan tangan menyuarakan kecurangan Pemilu.
Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2014, formulir C1 Hasil adalah sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS. Formulir C1 perlu diisi sebagai laporan proses pemungutan suara serta mencatat hasil penghitungan. Informasi di dalamnya meliputi jumlah suara sah, suara tidak sah, serta perolehan suara untuk masing-masing kandidat dan partai politik.
Bayu Relawan, simpatisan dan masyarakat pendukung Caleg no urut 1 Adi Setiawan PKS merasa dirugikan oleh penggelembungan suara tersebut yang terjadi di TPS 1 kelurahan Blambangan Umpu.
“Dari fakta C1 yang menambahkan suara Caleg no urut 8 Hamim Akbar, kami merasa dirugikan yang membuat suara Caleg yang kami dukung berkurang dan menyebabkan selisih jumlah suara yang kamu peroleh menjadi kalah suara dari Caleg no 8 Hamim Akbar,” kata dia.
Pihaknya berharap Bawaslu, LSM dan pemerhati serta aktivis demokrasi Kabupaten Way Kanan bersama sama mengawal kecurangan dalam pemilu 2024. (***)
