PEMBARUAN.ID – Setiap pesta demokrasi selalu diiringi oleh berbagai permasalahan. Isu netralitas aparatur sipil negara (ASN), politik uang, kampanye hitam, hingga ujaran kebencian. Fenomena ini seakan menjadi jalan terjal yang harus dilalui dalam proses lima tahunan.
Menurut Wakil Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Ariyadi Ahmad, berbagai permasalahan yang muncul setiap kali Pilkada ini memerlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat.
“Langkah mitigasi terhadap isu-isu negatif Pilkada ini sangat penting sebagai upaya untuk merespon, mencegah, dan menanggulangi permasalahan yang kerap timbul,” kata pria yang akrab disapa Bang Ari itu, dalam pemaparannya di Rapat Kerja Teknis Bawaslu Tulang Bawang Barat di Tirta Makmur, Rabu (09/10/2024).
Bang Ari, yang juga Pemimpin Redaksi Pembaruan.id, menjelaskan, isu negatif seperti kampanye hitam menjadi salah satu ancaman dalam Pilkada.
“Kampanye hitam menggunakan metode yang tidak etis untuk merusak citra lawan politik. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengurangi dukungan publik terhadap lawan dan meningkatkan peluang kandidat yang melakukannya,” tuturnya.
Ia menambahkan, kampanye hitam dapat berdampak negatif pada integritas demokrasi, kepercayaan publik, dan stabilitas sosial.
“Kampanye hitam tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga memecah belah masyarakat dan menghambat kemajuan kandidat yang berpotensi menciptakan lingkungan politik yang sehat,” imbuhnya.
Selain kampanye hitam, pria yang beberapa kali menjuarai lomba karya tulis tingkat nasional itu juga menyoroti ancaman hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi. Untuk itu, menurutnya, edukasi digital sangat penting dalam menangkal berbagai isu negatif.
“Pemerintah perlu menyediakan informasi yang benar dan terpercaya secara berkala, agar masyarakat dapat merujuk pada sumber yang valid,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Tulang Bawang Barat, Agus Tomi, menyatakan bahwa Rapat Kerja Teknis ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran selama masa kampanye.
“Dalam tahapan kampanye, kami mulai mencatat adanya isu-isu negatif yang berkembang. Oleh karena itu, kami sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk mencegah penyebaran isu negatif tersebut,” ungkapnya.
Agus Tomi berharap, kegiatan ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Semoga kegiatan ini dapat menjadi media edukasi agar dinamika isu di tengah masyarakat lebih positif,” pungkasnya. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
