PEMBARUAN.ID – Komisi IV DPRD Lampung mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Senin (04/11/2024).
RDP ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga serta membahas berbagai isu terkait pembangunan, terutama mengenai mutu pembangunan dan kelanjutan proyek Kota Baru.
Lesty, anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan bahwa dalam RDP tersebut, pihaknya menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat, terutama terkait kondisi jalan provinsi.
“Kami telah meminta penjelasan mengenai kelanjutan pembangunan Kota Baru, yang menjadi perhatian kita bersama agar segera direalisasikan,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (5/11/2024).
Lesty berharap bahwa siapapun yang terpilih sebagai Gubernur pada periode 2025-2030 akan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Kota Baru, mengingat Bappenas telah melakukan survei dan membahas tindak lanjut proyek tersebut. Dia menekankan pentingnya komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan proyek yang telah direncanakan.
Dalam kesempatan itu, anggota DPRD juga mempertanyakan perkembangan pembangunan jalan di sisi kanan Kota Baru, yang saat ini belum terealisasi.
“Kami ingin tahu mengenai kelanjutan pembangunan jalan di sisi kanan, karena saat ini hanya sisi kiri yang sudah dibangun. Selain itu, pembangunan area gedung pemerintahan juga belum dimulai, dan banyak jalan yang masih berupa tanah,” ungkapnya.
Lesty menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau hibah dana dari pusat untuk memastikan kelanjutan pembangunan Kota Baru.
“Kami berharap Pemprov dapat berkoordinasi dengan pusat untuk mempercepat realisasi Kota Baru,” tambahnya.
Lebih lanjut, Lesty meminta Dinas BMBK untuk melanjutkan pembangunan jalan provinsi di Lampung. Meskipun sudah ada kemajuan, masih banyak jalan provinsi yang belum diperbaiki.
“Pembangunan jalan telah menunjukkan kemajuan, namun masih banyak jalan yang belum tersentuh. Setidaknya, jika tidak bisa diperhalus, jalan tersebut perlu diperbaiki agar ada pemerataan dan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Taufiqullah, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, menjelaskan bahwa pembangunan Kota Baru telah dianggarkan.
“Memang pembangunan jalan di sisi kanan Kota Baru belum selesai, dan kami telah mengajukan anggaran sebesar Rp 140 miliar melalui Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD). Namun, kami belum mendapatkan alokasi tersebut dan akan mengajukannya kembali pada 2025,” katanya.
Taufiqullah juga menyampaikan bahwa pihak BMBK sedang berkoordinasi dengan Bapedda mengenai pembangunan jalan dalam lingkungan pemerintahan.
“Kami sedang membahas skala prioritas jalan yang akan didahulukan,” tutupnya. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
