PEMBARUAN.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Raden Intan Lampung, menggelar aksi demo di depan Kantor Walikota setempat, Senin (15/05/2023).
Dalam orasinya Ketua Komisariat PMII Raden Intan, Sapriyansah menyampaikan tuntutan masa aksi yang meminta agar Walikota Bandarlampung Eva Dwiana mencabut izin operasi tower telekomunikasi milik PT CMI yang berada di Jl Tirtayasa, Gg Mawar, Sukabumi.
“Kami akan terus melakukan aksi dengan menurunkan masa lebih banyak, jika Walikota Bandarlampung tidak segera mencabut izin operasi tower tersebut,” kata dia.
Menurut Sapri, dalam persoalan penerbitan izin operasi tower tersebut, pihaknya mensinyalir ada campur tangan Walikota Eva Dwiana, sehingga apa pun tuntutan masyarakat tidak diindahkan oleh pemerintah kota Bandarlampung.
“Tuntutan masyarakat ini dilakukan sudah sejak lama, tapi hingga kini belum ada tindakan. Kami mensinyalir ada perselingkuhan antara Walikota Eva Dwiana dengan PT CMI,” ujarnya.
Dari pantauan Pembaruan.id, masa aksi kian mengganas setelah salah satu perwakilan pemerintah menawarkan agar Kadiskominfo Bandarlampung saja yang menemui masa aksi, bukan Walikota.
“Walikota Eva Dwiana berpihak terhap korporasi bukan terhadap rakyat yang memilihnya,” teriak masa aksi.
Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan Aksi, David Novian Mastur mengatakan, Walikota Bandarlampung hanya datang menemui warganya kita ada momen politik saja, sebaliknya ketika rakyat membutuhkan justru menghilang.
“Walikota Bandarlampung hanya mendatangi warga pada saat pemilihan sembari meminta tolong pilih saya. Sekarang pada saat keselamatan warga terancam, mereka lupa terhadap warganya,” kata David.
Sebelumnya, massa aksi dari PMII Komisariat Raden Intan bersama dengan warga Kecamatan Sukabumi menggeruduk Kantor DPRD Kota Bandarlampung.
DPRD Bandarlampung menjanjikan akan merekomendasikan Pemkot Bandarlampung agar membentuk tim independen untuk menguji kelayakan oporasi tower telekomunikasi milik PT CMI.
Massa aksi pun dijanjikan untuk menyelesaikan permasalahan secepat-cepatnya, sehingga Dewan akan menggelar hearing kembali, Senin (22/05/2023) mendatang. (rls/***)
