PEMBARUAN.ID – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia. Demikian ditegaskan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung, Firman Saponada dalam Focus Group Discussion (FGD) Upaya Peningkatan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Lampung, di Hotel Horison, Selasa (30/08/2022).
Menurut Firman, IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi.
“Karenanya, diskusi ini tidak akan cukup hanya beberapa jam saja. Butuh waktu yang cukup, paling tidak 2 hingga 3 hari, jika memang endingnya adalah peningkatan nilai IDI. Jangan main main soal IDI. Ini menentukan nasib demokrasi kita kedepan,” kata mantan Komisioner KPU Lampung itu.
Selain menyoroti, soal efektivitas FGD, Firman juga menyoal keberpihakan anggaran dalam peningkatan IDI, yang menurutnya masih belum terealisasi. Ia mencontohkan, anggaran untuk pendidikan yang realisasinya lebih dari 30 persen, namun yang dikhususkan untuk peningkatan mutu pendidikan tidak lebih dari 7 persen saja.
“Juga anggaran untuk parpol. Kami berharap kedepan bisa ditingkatkan, agar pendidikan politik yang dilakukan parpol juga bisa maksimal. Saat ini anggaran bantuan parpol dari Kesbangpol persentasenya masih sangat kecil dari total APBD,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan, Watoni Nurdin yang juga hadir dalam FGD tersebut, ikut menyoroti persoalan lingkungan yang indeks penilaiannya masih rendah.
“Kita butuh sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Apa saja soh persoalan lingkungan ini? DLH harus ambil peran dalam konteks penyelamatan kehidupan,” kata Watoni, yang juga siamini oleh rekan separtainya Sahlan Syukur yang menekankan optimalisasi peran perangkat daerah dalam peningkatan IDI.
Dari pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, sedikitnya ada beberapa item yang indeks penilaiannya masih rendah yakni, pemenuhan hak pekerja, jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat, dan rendahnya kinerja legislatif.
“Rendahnya kinerja legislatif ini lebih kepada angka capaian pengesahan Perda. Dimana Ranperda mencapai 24 sementara yanv disahkan menjadi Perda hanya 14”.
Sementara dalam sambutan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Lampung, M Firsada berharap IDI Lampung tetap stabil. Karenanya, gubernur meminta kondisi politik tetap kondusif. Sebab, kata dia, negara maju ditopang dengan politik yang stabil, untuk itu perlu pembangunan nilai demokrasi yang baik di tengah masyarakat.
“Stabilitas politik adalah bagian dari dasar penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat,” kata Arinal.
Usai membacakan sambutan gubernur, M Firsada menambahkan, sejak tahun 2022 penilaiaan IDI lebih kepada tiga aspek, yakni Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.
“IDI metode baru terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator. Sebagian indikator pada IDI metode baru berbeda dengan IDI metode lama, sehingga angka IDI 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya,” kata dia.
Selain Kesbangpol dan BPS, Akademisi Unila Nanang Trenggono juga hadir sebagai pembicara dalam FGD tersebut. (***)
