PEMBARUAN.ID — Gejolak internal melanda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung. Sejumlah pejabat dan perwakilan personel dari berbagai lini secara terbuka menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan Kepala Satpol PP, M. Zulkarnain, S.Sos., M.Si., dan mendesaknya untuk mundur dari jabatan.
Desakan tersebut tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani unsur pejabat administrator, pengawas, perwakilan pejabat fungsional, hingga perwakilan komandan kompi, komandan peleton, dan staf. Mereka menegaskan pernyataan itu dibuat secara sadar tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.
Tidak hanya surat puluhan anggota pun gelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/04/2026).
Dalam surat itu, para penandatangan menilai kepemimpinan Zulkarnain tidak profesional dan cenderung menciptakan konflik internal. Ia disebut kerap mengadu domba antarpejabat maupun staf, yang berdampak pada terganggunya stabilitas organisasi.
Selain itu, Zulkarnain juga dituding tidak melibatkan pejabat terkait dalam proses strategis, termasuk penyusunan anggaran tahun 2026. Kondisi tersebut, menurut mereka, menyebabkan para kepala bidang mengalami kesulitan dalam menjalankan program kerja.
Tuduhan lain yang mencuat adalah adanya permintaan setoran dengan persentase bervariasi kepada jajaran. Bahkan, total setoran disebut dapat melebihi 30 persen dengan dalih untuk disalurkan ke pimpinan di tingkat atas.
Tak hanya itu, ia juga diduga menghambat proses kenaikan pangkat pejabat fungsional tanpa alasan jelas, serta dinilai tidak proporsional dalam penggunaan kendaraan dinas dengan menggunakan lebih dari satu unit, sementara sebagian lainnya tidak dimanfaatkan secara optimal.
Dalam aspek etika, surat tersebut juga memuat dugaan perilaku tidak pantas terhadap staf perempuan. Zulkarnain dituding kerap mengajak staf perempuan bertemu di hotel melalui pesan pribadi, yang menimbulkan keresahan di lingkungan kerja.
Para penandatangan turut menyoroti sikap yang dinilai tidak transparan dalam forum resmi, termasuk saat rapat dengan DPRD, di mana ia disebut lebih sering mendelegasikan kepada pejabat pengawas.
Mereka juga menyinggung keberadaan “surat kaleng” yang sempat beredar sebelumnya dan menyatakan sebagian besar isinya benar. Namun hingga kini, mereka menilai belum ada tindak lanjut dari pimpinan atas persoalan tersebut.
Situasi yang dinilai semakin tidak kondusif itu mendorong peringatan keras dari internal. Para penandatangan menyatakan tidak dapat menjamin tidak akan terjadi aksi demonstrasi dari anggota Satpol PP apabila tuntutan tersebut tidak direspons.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari M. Zulkarnain maupun Pemerintah Provinsi Lampung terkait desakan tersebut. Di lokasi tampak Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulfakar sedang menemui masa aksi. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
