PEMBARUAN.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa IIB Darmajaya menyoroti kondisi pendidikan di Provinsi Lampung yang dinilai belum menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Kritik tersebut muncul setelah tingginya angka putus sekolah dan rendahnya kualitas pembangunan manusia dinilai mengancam gagasan besar Indonesia Emas 2045.
Mahasiswa menilai visi kemajuan bangsa akan sulit tercapai apabila fondasi pendidikan masih rapuh, terutama di daerah. Data tahun 2024 mencatat sekitar 75.219 siswa di Lampung mengalami putus sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Angka tersebut dianggap bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata ribuan masa depan yang terancam.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung berada pada angka 73,98 dan termasuk salah satu yang terendah di Sumatra. Kondisi ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia belum berkembang optimal karena pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat saling berkaitan. Ketertinggalan pendidikan dinilai berpotensi memperpanjang lingkaran kemiskinan dan menurunkan daya saing tenaga kerja.
Presiden BEM IIB Darmajaya, Lingga Syaputra, menegaskan pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam mengutamakan sektor pendidikan.
“Tingginya angka putus sekolah adalah bukti masih banyak anak belum mendapatkan haknya. Pendidikan bukan janji kampanye, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang dinilai belum layak. Banyak tenaga pengajar mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian status dan perlindungan memadai. Padahal guru merupakan ujung tombak pembentukan kualitas sumber daya manusia.
BEM Darmajaya mendorong pemerintah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan fasilitas pendidikan hingga wilayah terpencil, serta program afirmatif bagi keluarga kurang mampu. Mereka juga menuntut anak putus sekolah dapat kembali bersekolah secara gratis tanpa pungutan apa pun.
Sebagai alternatif solusi, mahasiswa mengusulkan optimalisasi pajak progresif bagi kelompok berpenghasilan tinggi dan sektor usaha besar untuk memperkuat pembiayaan pendidikan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung sekolah gratis, meningkatkan kesejahteraan guru, serta memperbaiki sarana pendidikan secara merata.
Tidak hanya menyampaikan kritik, mahasiswa juga membuka desa binaan di Kecamatan Durian Payung, Bandar Lampung, melalui pendampingan belajar dan edukasi kepada orang tua untuk menekan angka putus sekolah. Namun mereka menegaskan gerakan mahasiswa tidak dapat menggantikan tanggung jawab negara.
BEM Darmajaya menilai keberanian memprioritaskan pendidikan harus dimulai sekarang. Tanpa itu, cita-cita kemajuan bangsa hanya akan menjadi slogan, sementara generasi muda tetap berada dalam kecemasan pendidikan. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
