PEMBARUAN.ID — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung menjadi panggung penting bagi penguatan komitmen nasional terhadap ketahanan pangan. Dalam forum diskusi bertema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional”, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Zulkifli Hasan, menegaskan target ambisius pemerintah: swasembada beras dalam dua tahun ke depan.
“Stok beras nasional per Mei 2025 mencapai 3,9 juta ton, lebih tinggi dari jumlah impor tahun lalu yang 3,8 juta ton. Dengan angka ini, kita optimistis tahun depan Indonesia tidak lagi perlu impor beras,” ujar Zulhas di hadapan insan pers dan stakeholder pangan, di Hotel Grand Mercure, Rabu (28/05/2025).
Selain menyoroti ketahanan stok, Zulhas juga menegaskan pentingnya penyederhanaan birokrasi di sektor pertanian dan keberpihakan terhadap petani. Salah satu langkah nyatanya adalah penetapan harga beli gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram, demi menjaga keberlanjutan ekonomi petani.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Sulpakar, menggarisbawahi posisi strategis Lampung sebagai salah satu penopang utama pangan nasional. Provinsi ini tercatat memproduksi 2,79 juta ton padi, 2,78 juta ton jagung, dan 7,9 juta ton ubi kayu—yang menempatkan Lampung di peringkat atas secara nasional dalam ketiga komoditas tersebut.
“Ubi kayu kita nomor satu nasional. Ini potensi besar untuk Lampung menjadi pemain kunci dalam ketahanan pangan,” tegasnya.
Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menyambut baik perhatian dan komitmen pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pers siap menjadi garda depan dalam mengawal kebijakan pangan yang berkeadilan. Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan lapangan, terutama rendahnya efisiensi mesin penggilingan padi yang banyak berusia tua.
“Banyak mesin hanya bisa hasilkan 60 kilogram beras dari 100 kilogram gabah. Petani kesulitan untung, apalagi dengan harga gabah tinggi. Kami dorong solusi seperti kredit lunak untuk peremajaan mesin,” ujarnya.
Tak hanya itu, Wirahadikusumah juga mengangkat isu penting soal distribusi PPh perusahaan yang beroperasi di Lampung namun menyetorkan pajaknya ke luar daerah. Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius agar kontribusi Lampung terhadap PDRB nasional berbanding lurus dengan pendapatan daerah.
Diskusi HUT PWI Lampung ini menegaskan peran strategis media sebagai mitra pemerintah dalam menyuarakan aspirasi petani, mendorong transparansi, dan memperkuat literasi pangan di tengah masyarakat. Semua pihak sepakat: menuju Indonesia Emas 2045, ketahanan pangan adalah fondasi utama. (red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
