Oleh: Mursaidin Albantani, ST.
Direktur Jaringan Suara Indonesia (JSI)
PEMUNGUTAN Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran menjadi babak baru dalam kontestasi politik lokal yang penuh dinamika. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kemenangan Ariesandi sebagai calon bupati dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 telah mengubah peta persaingan secara drastis.
Dalam amar putusannya, MK tidak hanya memerintahkan PSU, tetapi juga mensyaratkan agar partai koalisi pengusung Paslon nomor urut 1 mengajukan calon pengganti Ariesandi.
Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan KPU, yaitu 8-10 Maret 2025, koalisi partai pengusung Paslon nomor urut 1 masih dihadapkan pada kebuntuan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar telah mengambil langkah lebih awal dengan mengusulkan nama calon pengganti.
Sebaliknya, Demokrat—belum menunjukkan sikap yang jelas. Surat rekomendasi dari partai tersebut masih dinanti, sementara waktu terus berjalan menuju tenggat akhir.
Ketidakpastian ini membuka kemungkinan yang tidak bisa diabaikan: kotak kosong. Jika hingga batas waktu pendaftaran tidak ada kesepakatan atau calon pengganti yang didaftarkan, maka Paslon nomor urut 2, Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali, hampir dipastikan melawan kotak kosong dalam PSU mendatang.
Situasi ini tentu akan mengubah lanskap politik Pesawaran dan menghadirkan pertanyaan besar tentang komitmen partai dalam menjalankan amanat demokrasi.
Dalam perspektif politik lokal, kebuntuan ini mencerminkan lebih dari sekadar tarik-menarik kepentingan. Ada dinamika internal yang menghambat tercapainya konsensus di antara partai-partai pengusung.
Saya mencermati bahwa perbedaan pandangan di dalam koalisi menjadi faktor utama lambannya proses pengusulan calon pengganti.
“Ada dinamika internal yang cukup kuat di antara partai pengusung Paslon nomor urut 1, sehingga hingga kini belum ada kesepakatan final terkait calon pengganti”.
Ketidaksepakatan ini bukan hanya berdampak pada konfigurasi politik di tingkat lokal, tetapi juga menggambarkan betapa kompleksnya relasi di antara partai-partai yang, di atas kertas, seharusnya berada di garis yang sama.
Kemandekan ini, jika berlanjut, berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik yang sedang berlangsung.
Di tengah ketidakpastian tersebut, suara masyarakat menjadi penentu akhir. Mursaidin mengingatkan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal jalannya PSU agar tetap berada di jalur demokratis.
“Kami meminta masyarakat menjaga persatuan dan memastikan PSU berjalan secara adil dan demokratis. Jangan sampai ada praktik yang mencederai proses demokrasi seperti yang terjadi sebelumnya”.
PSU Pesawaran, bagaimanapun hasilnya, menjadi ujian bagi kedewasaan politik di tingkat lokal. Apakah partai-partai mampu menempatkan kepentingan publik di atas kalkulasi politik sempit?
Apakah masyarakat tetap memiliki ruang untuk menentukan pemimpin mereka secara adil dan transparan?
Pada akhirnya, keputusan akhir tentang apakah Pilkada Pesawaran akan menyajikan pertarungan dua pasangan calon atau melawan kotak kosong, bergantung pada langkah-langkah yang diambil oleh KPU dan partai-partai pengusung dalam beberapa jam mendatang.
Di tengah segala dinamika yang terjadi, harapan terbesar adalah agar proses ini tidak hanya menjadi panggung perebutan kekuasaan, tetapi juga wujud nyata komitmen terhadap prinsip demokrasi yang sejati.
Wallahualam
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
