logo pembaruan
list

Menanti Gagasan Membangun Lampung dari Calon Kepala Daerah

Facebook
Twitter
WhatsApp

PEMBARUAN.ID – Dalam beberapa pekan terakhir ramai sejumlah tokoh berburu tiket dari partai politik sebagai modal maju menjadi kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ditengah dinamika penjaringan calon kepala daerah (Cakada) tersebut, satu hal yang minim dibicarakan oleh cakada tentang gagasannya membangun Lampung. Padahal provinsi sai bumi rua jurai ini masih terdapat banyak permasalahan.

Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Lampung Democracy Studies (LDS) Yan Barusal menyebut masalah Provinsi Lampung bisa dilihat di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, lingkungan dan lain-lain.

Menurut Yan Barusal segenap permasalahan Provinsi Lampung harus menjadi atensi serius baik oleh partai politik yang mengusung calon maupun sosok calon kepala daerah yang ingin mengikuti kontestasi.

“Kita berharap dalam momentum Pilkada serentak 2024 ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut,” kata Yan, Selasa (14/5/2024).

Yan menilai, komitmen memperbaiki permasalahan Lampung tidak bisa diwujudkan apabila partai pengusung tidak memiliki proses seleksi yang kongkrit terhadap calon-calon kepala daerah.

Dia menambahkan kontestasi politik masih bergantung dengan dukungan partai atau yang lebih dikenal dengan sistem Threshold. Karena itu, dalam mengusung calon haruslah terbuka dan memiliki standar yang jelas dan bukan mengusung calon karena melihat elektabilitas individu semata apatah lagi akibat mahar politik yang disokong Corporate.

“Setiap rekrutmen bursa calon kepala daerah sokongan corporate ke calon tertentu selalu menjadi pembicaraan di masyarakat. Hal ini tentu berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Lampung,” ujar Yan.

Menurut dia, selain melanggengkan money politics (politik uang) sokongan korporat ini juga akan berdampak jangka panjang bagi masyarakat. Yaitu, tidak lahirnya kebijakan atau program pemerintah yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat melainkan kebijakan yang menguntungkan korporat itu sendiri atau dalam istilah disebut dengan politik balas budi.

Selain itu, Yan juga berharap kepada KPU dan Bawaslu Lampung untuk optimal dalam melakukan pendidikan politik agar masyarakat memiliki kesadaran politik dan memilih pemimpin yang tepat dan yang berangkat dari rakyat dan untuk rakyat.

Pendidikan politik ini juga, menurutnya agar masyarakat bisa memilah dan memilih calon yang maju karena untuk memperbaiki Lampung atau calon yang bersekongkol dengan corporate. (sandika)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkait

Copyright © pembaruan.id
All right reserved