Desakan Ukur Ulang Lahan SGC Terus Menggema
PEMBARUAN.ID – Suasana berbeda tampak saat Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid tiba di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (29/07/2025). Kedatangannya tidak disambut karpet merah atau rangkaian bunga ucapan selamat, melainkan deretan papan bunga bernada satire dan penuh desakan.
Tulisan seperti “Ukur Ulang Harga Mati!”, “Segera Laksanakan Ukur Ulang HGU PT SGC!”, hingga “Jangan Tipu Tanah Kami!” menghiasi halaman kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung. Papan-papan tersebut menjadi simbol keresahan dan perlawanan rakyat atas konflik agraria yang belum juga terselesaikan.
Karangan bunga itu dikirim oleh Tiga Aliansi Lampung, gabungan tiga organisasi masyarakat sipil: DPP AKAR Lampung, DPP PEMATANK, dan KERAMAT Lampung. Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Musta’in, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk pengingat keras terhadap negara.
“Ini bukan sekadar ornamen. Ini simbol kemarahan. Negara pernah berjanji, sekarang rakyat menagih,” tegas Indra.
Ia menyebut, kedatangan Menteri ATR bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan harus dimaknai sebagai momen klarifikasi publik. Terlebih, keputusan untuk melakukan ukur ulang atas lahan PT Sugar Group Companies (SGC) telah diputuskan secara resmi melalui RDP/RDPU Komisi II DPR RI pada 15 Juli 2025.
“Itu keputusan final dan mengikat secara hukum. Maka pertanyaannya sekarang, kapan pelaksanaan dimulai? Siapa yang mengawal? Apakah terbuka untuk publik?” ungkapnya.
Indra juga menyoroti sejarah panjang ketidakjelasan lahan yang dikuasai SGC, yang dituding telah menguasai ribuan hektare tanah rakyat di Lampung dengan status HGU yang buram dan tidak transparan.
Ia bahkan menilai, kehadiran Nusron di tengah desakan publik seperti ini bisa ditafsirkan ganda. “Apakah ini awal dari langkah nyata menyelesaikan konflik agraria? Ataukah hanya langkah senyap untuk meredam gejolak dan menenangkan akar rumput?” tuturnya.
Senada, Ketua KERAMAT Lampung, Sudirman Dewa, mengatakan hingga kini belum ada kejelasan resmi dari Menteri ATR/BPN terkait jadwal atau skema pengukuran ulang.
“Satu hal yang pasti: rakyat tidak akan mundur. Mereka telah bangkit dari diam menjadi bersuara. Ukur ulang bukan sekadar wacana, ini mandat rakyat, perintah konstitusi,” pungkasnya. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
