PEMBARUAN.ID — Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti minimnya alokasi anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya sepanjang tahun 2024. Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menyebut sebagian besar anggaran tersebut hanya habis untuk belanja rutin seperti gaji, tunjangan, dan operasional, sementara program yang langsung menyentuh masyarakat nyaris tidak berjalan optimal.
“Anggaran 2024 untuk OPD mitra Komisi II relatif paling kecil dibanding OPD mitra komisi lain. Tapi yang lebih memprihatinkan, proporsinya sebagian besar hanya untuk membayar gaji dan tunjangan, sedangkan kegiatan substantif untuk masyarakat sangat minim,” kata Ahmad Basuki, Jumat (11/07/2025).
Berdasarkan data realisasi APBD 2024, pagu anggaran seluruh OPD mitra Komisi II hanya sebesar Rp322,9 miliar dengan realisasi Rp292,6 miliar atau 88,54 persen, termasuk untuk belanja pegawai. OPD tersebut antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Kelautan, Lingkungan Hidup, hingga Koperasi dan UMKM.
Basuki menilai kondisi ini ironis, sebab OPD mitra Komisi II seharusnya menjadi ujung tombak penguatan ekonomi rakyat, khususnya di sektor pertanian, kelautan, dan UMKM.
“Kalau anggarannya hanya cukup buat bayar pegawai, bagaimana program untuk rakyat bisa jalan? Padahal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu justru OPD mitra Komisi II,” tegasnya.
Lebih lanjut, Basuki berharap ke depan plafon anggaran yang disusun oleh TAPD benar-benar mengacu pada dokumen RPJMD agar program prioritas daerah, termasuk penguatan ekonomi rakyat, bisa terealisasi maksimal. Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi dengan visi nasional, terutama program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan Asta Cita dan ketahanan pangan nasional.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi II lainnya, Hanifal. Ia menyebut kecilnya anggaran bagi OPD mitra Komisi II sangat bertolak belakang dengan program nasional yang sedang gencar mendorong ketahanan pangan, industrialisasi desa, dan penguatan ekonomi lokal.
“Kalau Lampung ingin jadi lumbung pangan nasional, ya program ketahanan pangan harus diperkuat dari sekarang. Tapi justru anggaran sektor pangan dan produksi malah dipangkas,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II lainnya, Aribun, mendesak Pemprov Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan penganggaran yang dinilai terlalu birokratis dan minim orientasi ke masyarakat.
“Anggaran untuk dinas mitra Komisi II ke depan harus dioptimalkan, bukan sekadar untuk bayar pegawai, melainkan untuk program nyata seperti bantuan sarana produksi petani, pengembangan UMKM, rehabilitasi hutan rakyat, dan pemberdayaan nelayan. Intinya, harus kembali ke rakyat,” tutup Aribun. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
