PEMBARUAN.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat stabilitas ekonomi daerah dengan menjaga inflasi tetap terkendali, sekaligus mengakselerasi dukungan terhadap program strategis nasional di sektor perumahan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program 3 Juta Rumah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (13/04/2026).
Rapat dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, bersama jajaran Forkopimda serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pada minggu kedua April 2026 Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,88 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas utama seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Capaian tersebut menjadi indikator positif atas efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten oleh Pemprov Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Meski demikian, kewaspadaan tetap dijaga, mengingat dinamika harga masih terjadi di sejumlah wilayah.
Tercatat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran masuk dalam 10 daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Sumatera, masing-masing sebesar 2,33 persen dan 1,24 persen. Selain itu, Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan harga beras medium yang sedikit melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen (month-to-month), didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, serta sektor transportasi. Komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama inflasi.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan berbagai strategi, mulai dari pemantauan harga harian, penguatan distribusi pangan, hingga peningkatan produksi komoditas strategis. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan kawasan aneka cabai seluas 300 hektare, guna mengatasi defisit cabai rawit dan cabai besar yang masing-masing mencapai 3.427 ton dan 1.300 ton.
Upaya stabilisasi pasokan juga diperkuat melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog yang telah terealisasi sebanyak 1.742 ton, serta distribusi Minyakita yang mencapai 2,7 juta liter di seluruh wilayah Lampung.
Di sisi lain, Pemprov Lampung juga aktif mendukung Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hingga saat ini, Lampung telah mengusulkan pembangunan baru sebanyak 22.189 unit rumah serta peningkatan kualitas 10.434 unit rumah melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU).
Program ini menjadi langkah strategis dalam percepatan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk itu, pemerintah daerah mendorong seluruh kabupaten/kota mengintegrasikan program perumahan ke dalam perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027.
Dengan sinergi yang kuat, langkah konkret di lapangan, serta komitmen berkelanjutan, Pemprov Lampung optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pembangunan perumahan yang inklusif bagi masyarakat. (***/red)














