PEMBARUAN.ID — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat posisi daerah sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Komitmen itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (26/05/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, serta perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pertemuan itu menjadi langkah strategis memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
Dalam sambutannya, Mirza menyebut Lampung memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional. Dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dan lebih dari 1,2 juta hektare lahan pertanian produktif, Lampung dinilai menjadi salah satu tulang punggung pasokan pangan di Sumatera hingga Pulau Jawa.
“Fondasi utama ekonomi Lampung adalah pertanian. Karena itu pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas bersama. Ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah produsen seperti Lampung,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, kekuatan utama pertanian Lampung selama puluhan tahun bertumpu pada komoditas padi, jagung, dan singkong. Selain itu, sektor peternakan juga berkembang kuat melalui produksi ayam, telur, sapi, dan kambing yang menopang kebutuhan pangan nasional.
Menurut Mirza, kontribusi surplus pangan Lampung selama ini sangat besar terhadap pasokan nasional. Jagung Lampung menjadi bahan baku utama industri pakan ternak, beras Lampung menyuplai berbagai daerah, sementara singkong menjadi penopang industri tapioka nasional.
Meski memiliki potensi besar, Mirza mengakui sektor pertanian Lampung selama bertahun-tahun menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari tata niaga yang belum berpihak kepada petani, distribusi pupuk yang tidak optimal, hingga rendahnya produktivitas hasil pertanian.
“Kondisi itu membuat petani hanya bertani untuk bertahan hidup. Harga gabah rendah, pupuk sulit didapat, sementara hasil panen sering jatuh saat musim raya,” katanya.
Namun, menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah pusat mulai membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani. Penetapan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, membaiknya distribusi pupuk, hingga pembenahan tata niaga dinilai mulai meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
“Hari ini pendapatan petani mulai naik. Ketika petani sejahtera, ekonomi desa bergerak, daya beli meningkat, dan kualitas hidup masyarakat ikut membaik,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Mirza, juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan dryer jagung, modernisasi alat dan mesin pertanian, hilirisasi produk pertanian, hingga penguatan distribusi pupuk.
Ia menilai peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kita tidak boleh berhenti pada capaian hari ini. Jika produktivitas padi bisa naik dari lima ton menjadi delapan ton per hektare, maka kesejahteraan petani juga akan meningkat signifikan,” katanya.
Mirza juga mengingatkan ancaman krisis pangan global yang berpotensi terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, daerah produsen pangan seperti Lampung harus memperkuat kapasitas produksi dan menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.
“Daerah yang memiliki pangan akan menjadi daerah yang kuat dan stabil. Lampung harus siap menjadi garda terdepan menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Tin Latifah mengatakan pemerintah pusat menargetkan kebutuhan Luas Tambah Tanam nasional mencapai 16,8 juta hektare dengan target luas panen padi sekitar 13 juta hektare.
Khusus untuk Lampung, pemerintah menetapkan target luas panen sebesar 850 ribu hingga 1 juta hektare per tahun. Target tersebut dinilai sejalan dengan posisi strategis Lampung sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional.
Menurut Tin, capaian produksi pertanian Lampung menunjukkan tren sangat positif. Produksi padi Lampung tercatat meningkat dari sekitar 2,7 juta ton gabah kering giling pada 2024 menjadi 3,2 juta ton pada 2025 atau naik 16,53 persen.
Sementara produksi beras meningkat dari 1,5 juta ton pada 2023 menjadi 1,8 juta ton pada 2025. Bahkan, di tengah penurunan produksi nasional pada 2024, kontribusi Lampung terhadap produksi pangan nasional justru meningkat menjadi 5,11 persen.
“Lampung menjadi salah satu tulang punggung utama tercapainya swasembada pangan nasional. Karena itu target yang diberikan kepada Lampung juga lebih besar dibanding tahun sebelumnya,” ujar Tin.
Untuk mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan, Kementerian Pertanian pada 2026 mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,4 triliun untuk berbagai program strategis di Lampung, mulai dari pengelolaan air dan irigasi, cetak sawah, optimasi lahan, penyediaan benih unggul dan alsintan, hingga hilirisasi pertanian. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
