PEMBARUAN.ID— Sorotan publik kembali mengarah ke gedung-gedung tinggi penegak hukum. Rabu (25/06/2025), ratusan massa dari tiga aliansi LSM asal Lampung—AKAR (Aliansi Komunitas Aksi Rakyat), KRAMAT (Koalisi Rakyat Madani), dan PEMATANK (Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan)—menggelar aksi serentak di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
Mereka datang bukan sekadar berteriak, melainkan membawa data, bukti, dan tuntutan yang belum dijawab negara: bongkar total dugaan suap dan korupsi PT Sugar Group Companies (SGC) dan usut tuntas penyelewengan dana CSR Bank Indonesia (BI) yang diduga digunakan untuk kepentingan politik.
“Negara Tak Boleh Tunduk pada Oligarki”
Dalam orasi utamanya, Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Musta’in, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar lanjutan, tapi peringatan keras kepada Kejagung untuk segera bertindak.
“Kami kembali ke sini membawa dokumen tambahan seperti yang diminta. Sekarang waktunya Kejagung membuktikan integritasnya. Periksa petinggi PT SGC! Ukur ulang lahan HGU mereka! Sita aset-aset yang diduga hasil korupsi!” tegasnya.
Indra juga menyoroti dugaan suap yang menyeret nama-nama besar, termasuk dugaan aliran dana ke Mahkamah Agung.
“Ini bukan kasus biasa. Ini skandal nasional. Jangan biarkan hukum dikooptasi uang dan kekuasaan,” pekiknya dari atas mobil komando.
Teriakan dari Tanah Leluhur
Suara tak kalah lantang datang dari Ketua DPP PEMATANK, Suadi Romli, yang menggambarkan betapa masyarakat adat dan petani kecil menjadi korban kerakusan korporasi.
“SGC bukan hanya merampas lahan. Mereka merampas kehidupan. Tanah ulayat, sawah rakyat, bahkan makam leluhur, diubah jadi ladang industri. Ini bukan sekadar konflik agraria. Ini perampasan martabat,” ucapnya getir.
Romli menuntut agar semua dugaan kejahatan yang dilakukan SGC—pengemplangan pajak, penyerobotan lahan, pembakaran yang mencemari lingkungan—diseret ke meja hijau.
“Kami ingin hukum berdiri tegak, bukan membungkuk di hadapan korporasi.”
Ultimatum ke KPK: Jangan Diamkan Skandal CSR BI
Aksi tak berhenti di Kejagung. Di depan Gedung KPK, massa menyerukan ultimatum keras: usut skandal dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia senilai Rp1,6 triliun yang diselewengkan untuk kepentingan politik.
Perwakilan LSM KRAMAT, Nopianto, melalui orasi Sudirman, menyampaikan bahwa dana CSR seharusnya digunakan untuk penguatan UMKM, bukan sebagai alat kampanye politik caleg dan parpol.
“Ada ambulans dibeli dari dana CSR, tapi dipakai untuk kampanye. Ada program pelatihan UMKM, tapi jadi panggung pencitraan. Ini pelecehan terhadap rakyat kecil,” ungkapnya.
Mereka mendesak KPK agar segera memeriksa tiga nama dari DPR RI dapil Lampung: Ela Siti Nuryamah, Marwan Cik Asan, dan Ahmad Junaidi Auly, yang diduga terlibat dalam distribusi dana CSR BI untuk kepentingan politik pribadi.
Rencana Aksi Dengan Massa Lebih Banyak
Di penghujung aksi, perwakilan tiga aliansi menyampaikan ultimatum terakhir. Bila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari Kejagung dan KPK, maka mereka akan menggelar aksi lebih besar, bahkan hingga ke Istana Negara.
“Kalau hari ini Kejagung dan KPK masih diam, bulan depan kami akan berdiri di depan Istana. Kami ingin Prabowo sebagai Presiden, sebagai Macan Asia, turun tangan menegakkan keadilan di Lampung,” tutup Indra Musta’in disambut sorak dan yel-yel para demonstran.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa publik tak lagi bersabar. Bahwa rakyat menuntut keadilan bukan sebagai harapan, tapi sebagai hak.
Kini, bola panas ada di tangan Kejagung dan KPK. Apakah mereka akan membiarkan skandal ini menguap seperti sebelumnya, atau menjadikannya momentum kebangkitan hukum yang berpihak pada kebenaran?
Waktu yang akan menjawab, tapi rakyat telah bicara. Dan mereka akan terus bicara, sampai keadilan ditegakkan. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
