PEMBARUAN.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merilis klarifikasi resmi terkait polemik Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang memicu kegaduhan internal, termasuk klaim sabotase sistem digital persuratan “Digdaya”. Syuriyah PBNU menegaskan bahwa surat tersebut sah secara substansi, sementara Tanfidziyah menyatakan sebaliknya dengan alasan teknis-administratif.
Polemik Dua Surat yang Bertentangan
Pada Rabu, 26 November 2025, publik dikejutkan dengan beredarnya SE Nomor 4785 yang menyatakan bahwa KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung pukul 00.45 WIB. Surat tersebut ditandatangani Wakil Rais Aam KH. Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah KH. Ahmad Tajul Mafakhir. Selama kekosongan jabatan, kewenangan kepemimpinan PBNU berada di tangan Rais Aam.
Namun beberapa jam kemudian muncul surat tandingan, Nomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025, yang ditandatangani KH. Yahya Cholil Staquf. Dalam surat itu, Ketua Umum menyatakan bahwa SE 4785 tidak sah karena tidak memiliki stempel digital Peruri, memunculkan watermark “DRAFT”, dan tanda tangannya berstatus “TTD Belum Sah”.
Kronologi Kerusakan Sistem Digdaya
Syuriyah PBNU membantah tegas alasan administratif yang diajukan Tanfidziyah. Mereka mengungkap bahwa justru telah terjadi sabotase sistem yang menghambat proses pengesahan surat.
Beberapa fakta yang disampaikan:
Pada 25 November pukul 21.22 WIB, staf Syuriyah meminta pembubuhan stempel pada SE 4785. Namun hak stempel pada akun Super Admin milik H. Faisal Saimima telah dicabut tanpa penjelasan.
Tiga puluh menit kemudian, tampilan pratinjau surat di Digdaya tiba-tiba rusak dan berubah menjadi kode script, sehingga tidak dapat diverifikasi.
Sejumlah akun yang selama ini berwenang menstempel surat—termasuk akun Sekretariat Jenderal—secara misterius dinonaktifkan.
Pihak Peruri mengonfirmasi bahwa mereka tidak pernah mencabut hak stempel dari akun-akun tersebut.
Syuriyah menilai rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya “pembajakan sistem” oleh oknum tertentu di Tanfidziyah dengan memanfaatkan Tim Project Management Office (PMO) Digital PBNU.
Jejak Sabotase Sejak Oktober 2025
Klarifikasi PBNU juga membeberkan bahwa dugaan sabotase bukan kejadian tiba-tiba. Mereka mencatat beberapa peristiwa sebelumnya:
- Sejak 21 Oktober 2025, otoritas stempel milik Rais Aam dihapus sepihak dari sistem.
- Pada 23 November, dua akun penting—[email protected] dan [email protected]—diblokir sehingga tidak bisa digunakan untuk menstempel surat.
- Pada 24–26 November, sejumlah akun staf Syuriyah didowngrade dan dinonaktifkan, membuat struktur Syuriyah di Digdaya praktis lumpuh.
Menurut Syuriyah, penonaktifan akun-akun ini terjadi berdekatan dengan agenda internal penting, termasuk Silaturrahim Rais Aam dengan PWNU se-Indonesia.
Kesimpulan Syuriyah: Surat Sah, Klaim Tanfidziyah Cacat Moral
Berdasarkan kronologi tersebut, Syuriyah PBNU menilai SE 4785 sah secara prosedur sebelum terjadinya sabotase, dan bahwa pembatalan melalui SE 4786 tidak memiliki basis legitimasi moral karena hanya mengedepankan alasan teknis yang tercemar manipulasi sistem.
Syuriyah menegaskan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar persoalan “surat tidak sah”, melainkan indikasi adanya upaya sistematis membekukan kewenangan Rais Aam dan menghalangi jalannya administrasi internal PBNU. (***)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
