logo pembaruan
list

Sesalkan Pernyataan Ginda, Pengacara PWI: Sengketa Pers Kewenangan Dewan Pers

Facebook
Twitter
WhatsApp

PEMBARUAN.ID – Wakil Ketua Lembaga Advokasi PWI Lampung Rozali Umar SH MH menyesalkan pernyataan seorang advokat Ginda Ansori Wayka yang menyebut wartawan bisa dipidana lantaran memuat foto tanpa izin.

Sebab, menurut eks Sekretaris Peradi Lampung itu, wartawan dilindungi hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik. Kebebasan pers dan tugas jurnalistik dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jadi, kata dia, pernyataan Ginda itu salah.

“Masyarakat atau narasumber berita tidak bisa mempidanakan wartawan. Ada mekanisme khusus jika ada pihak yang komplain dengan berita ataupun foto dalam pemberitaan, yakni gunakan Hak Jawab sesuai Undang-Undang Pers. Ginda jangan sembarangan bicara dong,” kata dia, Senin (18/02/2024).

Jika ada dugaan wartawan melanggar Kode Etik Jurnalistik, lanjut dia, dipersilahkan melapor ke Dewan Pers.

“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan aturan khusus atau (lex specialis). Semua pihak harus merujuk pada undang-undang tersebut dalam kaitannya dengan tugas jurnalistik wartawan,” jelas dia.

Selain itu, Rojali menambahkan, Polri, Kejagung dan Dewan Pers telah membuat kesepahaman tentang perlindungan hukum terhadap wartawan dan kebebasan pers.

Selanjutnya Polda Lampung dan PWI Lampung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Teknis sebagai penjabaran dari Nota Kesepahaman tersebut.

“Jadi jangan takuti insan pers dengan ancaman pidana. Semua ada aturan perundang-undangannya,” tegas dia.

Sebelumnya dalam sebuah rilis Ginda Ansori Wayka menyebut, jika wartawan bisa terjerat pidana lantaran menggunakan foto seseorang tanpa izin.

Ia mencontohkan ada sebuah berita yang memasang foto kepala daerah tanpa izin, sementara antara berita dan kepala daerah tersebut tidak ada kaitan langsung.

Terlebih, kata Ginda, potret yang dipasang diberita tersebut bukan hasil dari konfrensi pers. Hal tersebut, menurut Ginda dapat saja menjadi delik sebagaimana di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (***)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkait

Copyright © pembaruan.id
All right reserved