PEMBARUAN.ID – Sungguh sebuah kisah yang lebih mirip drama sekolah daripada urusan pendidikan. Bayangkan, hanya dalam hitungan jam setelah pemberitaan pembaruan.id viral, pihak sekolah tiba-tiba menyerahkan ijazah yang sempat tertahan kepada murid yang bersangkutan. Cukup menarik untuk sebuah institusi yang biasanya begitu disiplin.
Habibi, wali murid dari siswa tersebut, dengan nada campur aduk antara lega dan heran mengkonfirmasi berita ini.
“Hari ini orang tua murid dan keponakan saya sudah mengambil ijazahnya,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (23/07/2024).
Ya, jelas saja Pj Gubernur Lampung Samsudin langsung bergerak cepat. Tentu, ia marah. Sang Pj Gubernur pernah menjadi tenaga pendidik di sekolah tersebut.
“Mas, bisa minta tolong minta nomor kontak wali murid yang ijazahnya ditahan. Pak gubernur yang minta,” kata salah satu orang dekat Pj Gubernur, saat menghubungi redaksi pembaruan.id, Selasa (23/07/2024) pagi.
Tak berlama berselang sang paman dari siswa tersebut, Habibi mengabarkan jika orang tua dari siswa yang ijazahnya ditahan pihak sekolah sudah dipanggil untuk proses penyerahan ijazah.
“Terimakasih mas. Lataran pemberitaan pembaruan.id, ijazah ponakan saya langsung diberikan,” ujarnya.
Habibi mengisahkan betapa beratnya perjalanan keponakannya di SMA N 2 Bandarlampung. Iuran komite sekolah yang mencapai 6 juta rupiah setahun harus ditanggung mereka.
“Saat duduk di kelas 1 dan 2, keponakan saya sudah melunasi iuran tersebut. Namun di kelas 3 ini, baru dibayarkan sekitar 3 juta,” jelasnya. Keterlambatan ini membuat sekolah menahan ijazah keponakannya hingga lunas, atau begitulah kebijakan yang tampaknya berlaku.
Namun, apakah ada kesepakatan mengenai pelunasan tersebut? Habibi tak mendapatkan jawaban tegas dari sekolah.
“Belum ada kesepakatan mengenai sisa iurannya. Tapi nanti jika pihak sekolah meminta kita bayar, kalau tidak diminta, ya sudah,” tambahnya dengan nada bingung. Sangat tidak jelas, apakah sisa iuran ini akan ditagih atau dianggap lunas begitu saja.
Pertanyaan tentang apakah ada siswa lain yang mengalami nasib serupa masih menggantung. Habibi juga meragukan sifat iuran komite ini—apakah wajib atau hanya sukarela.
“Saya berulang kali menanyakan ke pihak sekolah apakah iuran komite ini bersifat wajib atau tidak. Namun pihak sekolah tidak memberikan jawaban tegas,” ungkapnya. Jawaban abu-abu ini hanya menambah kebingungan para wali murid.
Sebuah catatan kecil di balik drama besar: apakah ini murni kebetulan, atau memang bukti bahwa suara media bisa menembus dinding birokrasi sekolah? Ya, peristiwa ini membuktikan hal tersebut. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
