PEMBARUAN.ID – Sebagaimana yang sering disebut oleh para politisi, politik adalah barang yang dinamis. Begitu pula dalam Pilkada Lampung saat ini, publik dipertontonkan dengan dinamika politik yang tak menentu dan kadang bombastis.
Poros koalisi yang terbentuk masih dinanti meski sinyal-sinyal sudah bermunculan. Namun, politik adalah ruang yang dinamis, dan berdasarkan pengalaman, poros koalisi bisa berubah di menit-menit akhir.
Dalam Pilgub Lampung, muncul tiga kandidat kuat yang bakal bertarung memperebutkan BE 1. Pengamat memprediksi akan terbentuk tiga poros koalisi di bawah komando Arinal, Mirza, dan Herman HN. Meski begitu, soal siapa wakil dan partai koalisi ketiganya masih dalam proses lobi-lobi.
Saat ini, Rahmat Mirzani Djausal adalah kandidat yang paling masif membangun citra, sosialisasi, dan menggalang dukungan. Sebagai partai pemenang dan dengan tagline ‘gubernur pilihan Prabowo’, tak ada keraguan untuk tancap gas.
Sementara Arinal baru bergerak setelah mendapatkan rekomendasi, dan Herman masih dinanti gebrakannya.
Soal wakil, sumber terpercaya menginformasikan jika Jihan Nurlela yang tak lain adalah adik kandung ketua PKB membatalkan niatnya untuk maju di Pilgub Lampung.
Ya, jelas saja. Ia lebih memilih hal yang sudah pasti, yakni melanjutkan empuknya kursi senator di Senayan. Terlebih kekuatan PKB akan dikerahkan untuk pemenangan Ela S Nuryamah di Lampung Timur.
Keputusan tersebut jelas membuat jalan Umar Ahmad yang telah mengantongi remokendasi sebagai Balonwagub dari PDIP, kian mulus.
Koalisi Bersifat Cair dan Acak
Pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila), Bendi Juantara, menilai dinamika koalisi parpol dalam Pilkada Lampung 2024 ini bisa dilihat dari beberapa hal.
“Pertama, di negara dengan multi partai seperti Indonesia, peluang kerjasama antara partai sangat terbuka serta sifat koalisi cair dan acak. Kedua, peluang koalisi campuran pada Pilgub antara partai yang berideologi nasionalis-religius sangat terbuka,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (23/07/2024).
Hal tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh aspek legalitas seperti pertimbangan syarat pengusulan calon, aspek kekuasaan, serta aspek lain seperti alokasi portofolio dan elektabilitas kandidat, momentum, segmen pemilih, kaderisasi, kesamaan visi dan misi, hingga dinamika faksionalisme internal partai.
Melihat beberapa faktor di atas, Bendi mengatakan dalam pembentukan koalisi, nalar elit politik harus mengikuti aturan-aturan normatif dalam persaingan politik, hasil dari konsensus bersama (untuk meminimalisir konflik), hingga diterima oleh publik.
Meski saat ini poros koalisi masih jauh dari finalisasi, Mirza semakin santer dirumorkan akan berpasangan dengan Umar. Rumor ini muncul bukan sekadar desas-desus, melainkan dari pertemuan-pertemuan hingga deklarasi dukungan.
Sementara Arinal dan Herman masih belum menunjukkan sinyal siapa yang akan menjadi wakil mereka.
Dalam beberapa momentum, terlihat kebersamaan antara Mirza, Umar, Jihan, dan Chusnunia. Mereka mengaku memiliki komunikasi yang intens dan sama-sama terbuka untuk berkoalisi. Namun, jika koalisi tiga parpol ini terealisasi, siapa yang lebih tepat mendampingi Mirza, Umar atau Jihan? Merujuk informasi diatas jelas jika Umar akan melenggang tanpa gambatan.
Hal itu sejalan dengan prediksi Bendi Juantara yang berpendapat jika Umar merupakan kandidat kuat untuk mendampingi Rahmat Mirzani Djausal pada Pilgub mendatang.
“Umar Ahmad memiliki peluang lebih besar daripada Jihan untuk menjadi Cawagub Mirza. Pengalaman tata kelola pemerintahan yang dimiliki Umar dapat melengkapi Mirza yang belum memiliki pengalaman tersebut,” kata Bendi.
Meskipun Bendi tetap memposisikan keduanya pada porsi yang sama, sebab belum ada pernyataan resmi dari Jihan. Menurut Bendi, baik Umar maupun Jihan memiliki modal yang kuat untuk mendampingi Mirza, karena keduanya adalah tokoh sentral di partainya masing-masing.
“Keduanya merupakan tokoh sentral, yang tentu bisa menjadi kekuatan dalam menggerakkan mesin partai. Terlebih, kekuatan relawan juga masif dalam menggalang dukungan untuk kedua kandidat tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, peta koalisi Pilgub Lampung tidak dapat dilepaskan dari pola koalisi partai di tingkat pusat. Begitupun penentuan koalisi dan sosok pasangan ini berkaitan dengan pertimbangan koalisi di level kabupaten/kota. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
