PEMBARUAN.ID – Siang itu tidak ada yang istimewa. Matahari Lampung Selatan menyala seperti biasa, tenda putih berdiri rapi, kursi-kursi tertata seolah hidup pun bisa diatur segaris. Tapi di salah satu sudut, waktu seperti berhenti.
Risky Maulana Saputra duduk di kursi roda. Tubuhnya miring. Kepalanya condong ke satu sisi, seperti menahan beban yang terlalu lama dipikul. Kedua kakinya menggantung, tak meminta apa-apa, tak menjanjikan apa-apa. Diam. Sangat diam.
Risky berusia 15 tahun. Selama itu pula ia hidup dengan Cerebral Palsy. Penyakit yang tak gaduh, tapi kejam. Pelan-pelan mencuri masa kecil, remaja, dan kemungkinan-kemungkinan. Ia tak bisa berjalan. Tak bisa menggerakkan tubuhnya sesuka hati. Bahkan untuk duduk tegak pun tubuhnya harus berunding lebih dulu dengan rasa sakit.
Ia tidak menangis. Tidak juga mengeluh. Barangkali karena hidup sudah terlalu sering menutup pintu di hadapannya.
Di samping Risky duduk ibunya, Nurdaria. Wajahnya tenang, tapi ketenangan yang rapuh—seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Ia datang bukan untuk acara, bukan untuk foto, bukan untuk tepuk tangan. Ia datang membawa anaknya. Dan membawa hidupnya sendiri.
Mereka tinggal berdua di Dusun Sukarame, Desa Haduyang, Kecamatan Natar. Sejak berpisah dari suaminya, Nurdaria harus memilih: bekerja atau menjaga Risky. Ia memilih anaknya. Pilihan itu sederhana. Konsekuensinya tidak.
Hidup mereka menyempit. Hari-hari diukur bukan dengan jam, tapi dengan biaya.
Ketika diberi kesempatan bicara, suara Nurdaria bergetar. Bukan karena gugup. Tapi karena lelah.
“Saya janda, Pak. Anak saya Cerebral Palsy. Usianya sudah 15 tahun. BPJS tidak bisa meng-cover terapi,” katanya lirih, Rabu, 4 Februari 2026, kepada anggota Komisi V DPRD Lampung usai kegiatan IPWK.
Ia berhenti sejenak. Menelan napas.
“Sejak usia tujuh tahun, saya terapi sendiri.”
Sekali terapi Rp200 ribu. Idealnya seminggu sekali. Angka itu ringan jika hanya angka. Tapi bagi Nurdaria, angka itu adalah soal hidup atau bertahan sedikit lebih lama. Terapi atau makan. Minggu ini atau esok hari.
Akhirnya terapi berhenti. Bukan karena sembuh. Tapi karena tak sanggup.
Tubuh Risky kian kaku. Geraknya makin terbatas. Seolah waktu sengaja mempercepat kerusakan, sementara bantuan memilih berjalan sangat pelan. Negara ada, tapi seperti suara di seberang tembok—terdengar, namun tak menyentuh.
Risky bahkan tak menerima PKH. Padahal tubuhnya sudah menjelaskan segalanya tanpa perlu formulir.
Tak jauh dari sana, seorang ibu lain duduk dengan cara yang sama sunyinya. Yuli namanya. Di pangkuannya, atau mungkin di pikirannya, ada Ziha Saputri, anak perempuannya yang berusia tujuh setengah tahun.
Ziha hidup dalam senyap. Dunia datang kepadanya tanpa suara.
“Saya cuma ingin anak saya bisa mendengar, Pak,” kata Yuli pelan. Suara yang nyaris kalah oleh angin.
Dokter menyebut Ziha butuh alat bantu dengar 100 dB. Harganya Rp30 sampai Rp40 juta. Yuli pernah membeli. Pernah berharap. Tapi alat itu tak cukup kuat. Ziha tetap terkurung dalam sunyi. Dan lagi-lagi, BPJS tak bisa membantu.
Dua ibu. Dua anak. Dua cerita. Bertemu di satu meja bernama kebijakan.
Di tengah kepedihan itu, anggota Komisi V DPRD Lampung, Muhammad Junaidi, menelepon pihak BPJS. Jawabannya singkat. Dingin. Formal. Dialihkan ke Dinas Sosial.
Semua dicatat. Akan dibahas. Akan dicarikan solusi.
Kata “akan” menggantung lama di udara.
Bagi Nurdaria dan Yuli, solusi bukanlah notulen rapat. Bukan pula kalimat rapi dalam laporan. Solusi adalah terapi yang kembali berjalan. Solusi adalah alat bantu dengar yang benar-benar bekerja. Solusi adalah negara yang hadir sebelum tubuh anak-anak mereka makin rusak oleh waktu.
Risky tetap diam di kursi rodanya. Ia tak tahu tentang BPJS. Tak paham PKH. Tak mengerti rapat komisi.
Yang ia tahu, tubuhnya semakin sulit diajak berdamai. Dan ibunya semakin sering menatap kosong ke depan.
Ia tak menangis.
Tapi ibunya telah lama kehabisan air mata. (***/ari)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
