Oleh: Dr. Fathul Mu’in*
Pengamat Politik UIN Raden Intan Lampung
PILKADA serentak di Provinsi Lampung diprediksi akan diwarnai oleh fenomena kotak kosong. Fenomena ini menandakan adanya praktik buruk dalam demokrasi lokal yang patut dicermati.
Fenomena kotak kosong sering kali muncul akibat dua hal utama: ketidakpopuleran kandidat alternatif dan strategi partai politik yang hanya ingin menang tanpa memperjuangkan ideologi atau program pro-rakyat.
Pilkada yang berakhir dengan kotak kosong menunjukkan adanya egoisme di kalangan partai politik.
Fenomena ini merupakan kemunduran dalam demokrasi. Kurangnya calon alternatif merugikan masyarakat yang berhak memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih kepala daerah.
Proses Pilkada yang hanya menyisakan kotak kosong dapat mencederai harapan masyarakat akan adanya kompetisi politik yang sehat. Ya, partisipasi masyarakat juga akan menurun akibat minimnya pilihan.
Masyarakat seringkali memandang kotak kosong bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai paksaan. Hal ini mengakibatkan potensi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih menjadi lebih tinggi.
Semakin banyak figur yang tampil, semakin banyak pula pilihan yang tersedia bagi masyarakat untuk menemukan pemimpin yang mendekati ideal
Sangat disesalkan fenomena di mana pemilih memilih pemimpin hanya berdasarkan figuritas. Biasanya, hal ini dimanfaatkan oleh calon dengan kekuatan finansial untuk memborong partai politik.
Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang merugikan proses demokrasi dan mengabaikan esensi dari pemilihan umum yang sebenarnya: memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan komitmen mereka terhadap rakyat, bukan semata-mata atas dasar uang dan popularitas.
Jika fenomena kotak kosong terus berlanjut tanpa adanya reformasi substansial dalam mekanisme politik dan internal partai, maka demokrasi lokal di Lampung akan semakin terancam.
Keberagaman pilihan dan kompetisi sehat adalah kunci untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang terpilih benar-benar representatif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sudah saatnya kita memperbaiki sistem ini untuk memastikan Pilkada yang lebih adil dan demokratis di masa depan.
Wallahualam
*) Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara dan Dewan Pakar JMSI Lampung
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
