PEMBARUAN.ID – Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Lampung berharap rekrutmen Panwascam yang tahapannya sedang berjalan, benar-benar menghasilkan pengawas adhoc yang kopenten dengam tetap memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya.
Hal tersebut ditegaskan Koordinator JPPR Provinsi Lampung, Anggie Barozi dalam surat elektroniknya yang diterima redaksi pembaruan.id, Sabtu (24/09/2022).
Menurut Anggie, UU nomor 7 tahun 2017 pasal 92 ayat 11 menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan minimal 30 persen itu menjadi penting. Diakui, kata dia, ada kerancuan antara keterwakilan perempuan di lembaga politik dengan penyelenggara.
“Terbukti dalam rekrutmen Bawaslu Provinsi belakangan sama sekali tidak ada perpuan yang masuk. Tentu itu menjadi catatan,” kata dia.
Rekrutmen Panitia Adhoc, lanjut Anggie, sangat lah penting, mengingat Panwascam memiliki peran yang cukup strategis dalam melaksanakan tugas pengawasan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karenanya, keterlibatan perempuan juga penting, ngengat banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki secara maksimal terlebih ketika berkaitan dengan pemilih dari kaum hawa.
“Sosialisasi secara masif kepada masyarakat juga menjadi penting, agar khususnya keterlibatan perempuan ini sampai masyarakat. Selain itu Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi dapat saja membuka kembali rentang waktu pendaftaran agar diperpanjang dan memberi ruang kepada perempuan dalam proses seleksi,” tuturnya.
Provinsi Lampung menjadi sorotan Nasional terkait keterlibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu sejak absen nya keterwakilan perempuan dalam proses seleksi Bawaslu Provinsi beberapa waktu lalu.
“Selain keterwakilan perempuan, kami juga mengingatkan agar Bawaslu agar lebih jeli terhadap peserta seleksi, utamanya terkait netralitas,” ujarnya.
Terakhir, tambah Anggie, pihaknya mengajak seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 di semua tahapan. (rls/red/***)
