Meski Diterpa Isu Perselingkuhan
PEMBARUAN.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Timur, Jumat (20/06/2025).
Sementara itu, sorotan publik juga mengarah ke Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung yang hingga kini belum tersentuh, meski isu perselingkuhannya dengan seorang staf telah menjadi buah bibir di kalangan internal.
Sidang DKPP terhadap lima komisioner Bawaslu Lampung Timur, termasuk Ketua Lailatul Khoiriyah, berlangsung di Aula KPU Provinsi Lampung, teregister dengan nomor perkara 13-PKE-DKPP/1/2025. Persidangan dipimpin oleh Anggota DKPP RI, M. Tio Aliansyah, didampingi Tim Pemeriksa Daerah dari unsur Bawaslu, KPU, dan masyarakat.
Mereka diadukan oleh Fauzi Ahmad dari LSM Genta Lamtim, atas dugaan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran Pilkada 2024 oleh calon petahana Dawam Rahardjo, yang diduga memakai rumah dinas Bupati sebagai alamat pendaftaran.
Laporan Genta ditolak karena dinilai tidak memenuhi syarat materiil, sementara Bawaslu mengakui adanya kekeliruan pasal dalam kajian awal, yang hanya dikoreksi secara lisan.
Ketua Majelis DKPP menegur keras Bawaslu Lampung Timur karena tidak merespons surat masyarakat secara tertulis. “Tidak boleh ada surat yang tidak dibalas, apalagi yang menyangkut permintaan klarifikasi,” tegas Tio Aliansyah.
Namun yang menarik, di tengah ramainya kasus etik di Lampung Timur, isu lain justru menyeruak di Bawaslu Kota Bandarlampung. Ketua Bawaslu Kota diduga menjalin hubungan spesial dengan seorang staf. Isu ini telah lama menjadi pembicaraan hangat di lingkungan internal, namun belum pernah diproses secara terbuka oleh lembaga pengawas etik.
Sumber internal menyebut, kedekatan yang tidak wajar itu bahkan sudah mengganggu suasana kerja di kantor. Meski begitu, hingga kini belum ada laporan resmi yang teregister di DKPP, membuat Ketua Bawaslu Kota tetap melenggang aman di tengah sorotan publik.
Publik pun mempertanyakan konsistensi penegakan etik di tubuh Bawaslu. “Kenapa yang satu bisa langsung disidang, sementara yang lain didiamkan walau isunya lebih dari sekadar kesalahan administratif?” ungkap seorang pegiat demokrasi di Bandarlampung.
DKPP dijadwalkan akan menyampaikan putusan terhadap perkara Bawaslu Lampung Timur setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Sementara publik menanti, apakah lembaga etik juga akan membuka mata terhadap persoalan yang tak kalah serius di Bawaslu Kota. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
