Berikut versi
PEMBARUAN.ID — Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran bukan sekadar koreksi administratif atas cacatnya proses demokrasi sebelumnya. Ia telah menjelma menjadi medan pertarungan besar antara kekuatan rakyat dan dominasi oligarki yang mengakar kuat dalam struktur kekuasaan daerah.
Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan hasil Pilkada sebelumnya, dua pasangan calon kembali bersaing dalam PSU: Supriyanto–Suriansyah Rhalieb (01) dan Nanda Indira Baatian–Antonius Muhammad Ali (02).
Namun sorotan publik tak lagi sekadar tertuju pada siapa yang maju, melainkan pada ketimpangan kekuasaan dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang membayangi proses ini.
Kekhawatiran publik mencuat seiring fakta bahwa Bupati Pesawaran aktif, Dendi Ramadhona, merupakan suami dari calon bupati nomor urut 02, Nanda Indira Baatian. Muncul dugaan kuat bahwa perangkat pemerintah daerah, termasuk ASN dan aparat desa, dimobilisasi untuk memenangkan kandidat tertentu.
“Demokrasi di Pesawaran bukan sedang diuji, tapi sedang diinjak-injak,” tegas Mursaidin Albantani, Direktur Jaringan Suara Indonesia (JSI), yang akrab disapa Mico.
“Rakyat saat ini bukan hanya berhadapan dengan satu pasangan calon, tapi dengan seluruh barisan kekuasaan yang mempertahankan dinasti politik yang telah dua periode bercokol.”
Menurut Mico, keterlibatan pejabat publik yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan salah satu kandidat merupakan bentuk konflik kepentingan paling terang-terangan.
“Ini preseden buruk bagi demokrasi lokal. Kepala daerah yang masih menjabat, istrinya maju dalam Pilkada, dan birokrasi dijadikan alat politik. Ini ancaman serius bagi netralitas dan integritas pemilu,” lanjutnya.
Namun di tengah tekanan dari elite, muncul semangat baru dari akar rumput. Gelombang perlawanan tumbuh dari kampung ke kampung. Warga Pesawaran—terutama kalangan muda dan petani kecil—mulai menyuarakan aspirasi perubahan dan menolak dominasi kekuasaan yang dianggap sudah terlalu lama mengendalikan daerah.
Kini, PSU Pesawaran bukan sekadar ajang pemilihan ulang, tetapi simbol perjuangan rakyat dalam merebut kembali kedaulatan demokrasi. Momentum ini menjadi titik balik bagi kesadaran politik warga dalam menolak praktik oligarki yang membungkam aspirasi.
“Jangan remehkan kekuatan suara rakyat. Sekali rakyat marah, oligarki bisa tumbang,” pungkas Mico. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
