PEMBARUAN.ID – Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 diperkirakan mengalami penurunan signifikan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
Fenomena ini terlihat jelas di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bandarlampung, di mana banyak warga yang memilih tidak menggunakan hak suaranya atau menjadi golongan putih (golput).
Di TPS 002 Sukabumi, misalnya, dari total 539 daftar pemilih tetap (DPT), hanya 228 suara yang dinyatakan sah, sementara 295 surat suara tidak digunakan.
Situasi serupa terjadi di TPS 010 Sepangjaya, Labuhanratu, di mana dari 582 DPT, hanya 293 suara yang sah. Bahkan di TPS 001 Sukajawa, Tanjungkarang Barat, jumlah suara yang tidak digunakan mencapai 286, lebih dari separuh DPT yang tercatat sebanyak 534.
Dari pantauan Pembaruan.id, di sejumlah TPS di Kelurahan Bilabongjaya, Langkapura sejumlah pemilik suara tidak menggunakan hak pilihnya. Di TPS 001 dari 400 lebih undangan yang di sebar panitia hanya 350-an pemilik suara yang menggunakan hak suara.
Menanggapi tren ini, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Lampung, Een Riansah, menyatakan belum dapat memberikan komentar resmi.
“Kami masih menunggu hasil pleno kecamatan selesai secara keseluruhan,” ujar Een saat dihubungi, Kamis (28/11/2024).
Senada dengan itu, Komisioner Bawaslu Bandarlampung, Muhammad Muhyi, mengakui adanya penurunan partisipasi, namun menyerahkan tanggapan lebih jauh kepada KPU.
“Memang terlihat adanya penurunan, tapi ranah KPU untuk memberikan penjelasan lebih mendalam. Berdasarkan pemantauan kami, di sejumlah TPS memang banyak pemilih yang tidak hadir,” kata Muhyi.
Muhyi juga mengungkapkan, beberapa faktor mungkin memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi ini. Salah satunya adalah keterlambatan distribusi undangan memilih (formulir C6) yang baru diterima kecamatan pada 23 November, serta jarak TPS yang dirasa terlalu jauh oleh pemilih.
Tingkat partisipasi pemilih di Bandarlampung pada Pilkada 2020 tercatat mencapai 69 persen, sementara pada Pilpres 2024 mencapai 76 persen. Angka-angka ini menyoroti kemungkinan adanya penurunan signifikan pada Pilkada tahun ini, meskipun data resmi masih menunggu rekapitulasi penuh.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada terus dilakukan oleh Bawaslu. “Kami sedang merampungkan rekapitulasi terkait pendistribusian undangan memilih. Nanti akan kami sampaikan data akhir terkait pemilih yang menerima undangan dan yang tidak,” jelas Muhyi.
Dengan tantangan seperti keterlambatan logistik dan potensi kejenuhan politik masyarakat, pemangku kepentingan menghadapi tugas berat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pesta demokrasi ini. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
