iklan
PEMILU

Gakkumdu Akan Gelar Patroli, Cegah Politik Uang

×

Gakkumdu Akan Gelar Patroli, Cegah Politik Uang

Share this article
Selama Masa Tenang dan Tungsura

PEMBARUAN.ID – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan mengadakan patroli pengawasan khusus selama masa tenang dan pemungutan serta penghitungan suara (Tungsura) pada Pilkada 2024.

Komisioner Bawaslu Kota Bandarlampung, Hasanuddin Alam, menyatakan bahwa unsur Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan telah merancang program Patroli Pengawasan bersama untuk mengawasi potensi pelanggaran.

“Kami, Gakkumdu, sudah menyusun program Patroli Pengawasan. Pada masa tenang dan Tungsura, kami akan melakukan patroli bersama,” ujar Hasanuddin usai acara sosialisasi KPU Bandarlampung bersama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Lampung di D’jaya House, Kedaton Bandarlampung, Selasa (12/11/2024).

Hasanuddin menambahkan bahwa tujuan utama Patroli Pengawasan ini adalah untuk memastikan tidak ada pelanggaran pemilu, terutama yang terkait dengan politik uang.

“Patroli ini bertujuan untuk memastikan tidak ada praktik politik uang selama masa tenang dan Tungsura,” jelasnya, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bandarlampung.

Terkait jadwal pelaksanaan patroli selama masa tenang dan Tungsura, Hasanuddin menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan internal Gakkumdu.

Dalam kesempatan yang sama, Hasanuddin menegaskan bahwa Bawaslu Bandarlampung sejak awal tahapan Pilkada 2024 telah melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk sosialisasi dan imbauan untuk menghindari politik uang.

“Kami telah melakukan banyak upaya pencegahan, baik melalui surat imbauan, agenda sosialisasi, maupun pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) penolakan politik uang hingga ke tingkat kelurahan,” ujarnya.

Selain itu, Hasanuddin juga menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan usulan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi politik uang.

“Tadi teman-teman media mengusulkan pentingnya pembentukan Satgas politik uang. Usulan ini akan kami bahas dalam rapat internal Bawaslu dan tim APH untuk menentukan apakah pembentukan Satgas ini memang mendesak atau tidak,” pungkasnya. (sandika)


Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *