iklan
NASIONAL

Menteri Hukum Terima Pengurus PWI Pusat, Blokir Administrasi Resmi Dibuka

×

Menteri Hukum Terima Pengurus PWI Pusat, Blokir Administrasi Resmi Dibuka

Share this article

PEMBARUAN.ID – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang dipimpin Ketua Umum terpilih Akhmad Munir, Kamis (11/09/2025). Pertemuan ini menjadi titik balik penting bagi perjalanan organisasi wartawan tertua di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Menkumham menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhambat selama setahun terakhir.

“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” jelas Akhmad Munir usai pertemuan.

Seperti diketahui, Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 dalam Kongres Persatuan di Gedung BPPTIK Kementerian Kominfo, Cikarang, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025. Kemenangan ini sekaligus menutup babak panjang ketidakpastian di tubuh PWI yang sebelumnya sempat terbelah dalam dualisme kepemimpinan.

Munir menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal.

“Agar segera dapat bekerja, hal pertama yang harus dibereskan adalah legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) akan menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” ujarnya.

Dengan adanya disposisi dari Menkumham, Munir optimistis PWI bisa segera menyatukan kembali seluruh elemen yang sempat terpecah. Ia berharap momentum ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI dalam menjaga marwah pers nasional.

“Kita bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga ini menjadi langkah positif untuk PWI ke depan,” tambahnya.

Keputusan Menkumham ini juga disambut baik oleh jajaran pengurus PWI Pusat. Mereka menilai pengakuan legalitas dari pemerintah merupakan modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, sekaligus mengokohkan peran PWI dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia. (***/red)


Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *