PEMBARUAN.ID – Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menilai tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 sebagai persoalan serius yang harus menjadi perhatian semua pihak.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), target PAD Lampung 2024 ditetapkan sebesar Rp5,1 triliun. Namun, laporan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan bahwa realisasi PAD hanya mencapai Rp3,3 triliun, jauh dari target yang telah ditentukan.
Munir menegaskan bahwa PAD adalah sektor krusial bagi pembangunan daerah dan keberlangsungan roda pemerintahan. Oleh karena itu, kegagalan mencapai target ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan ini menyangkut jantung kehidupan Pemprov Lampung dan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya Pemprov, tetapi juga Forkopimda, swasta, dan seluruh stakeholder terkait harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya, Jumat (31/1/2025).
Menurut politisi PKB ini, semua pihak harus menyadari bahwa pencapaian PAD adalah isu strategis yang membutuhkan sinergi dan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Lampung.
“Perusahaan-perusahaan besar harus diajak duduk bersama untuk membangun komitmen dalam membayar pajak secara taat. Ini langkah penting untuk memaksimalkan penerimaan daerah,” tegasnya.
Penurunan Realisasi PAD dan Evaluasi OPD
Munir juga menyoroti adanya penurunan realisasi PAD dari Rp3,7 triliun pada 2023 menjadi Rp3,3 triliun pada 2024, atau turun sekitar Rp400 miliar. Ia menyebut DPRD akan menelusuri sektor-sektor yang mengalami penurunan dan membahasnya dalam rapat Komisi III agar menjadi target kinerja kelembagaan ke depan.
Ia pun mendorong Pemprov Lampung untuk mengambil langkah tegas demi memastikan target PAD 2025 dapat tercapai. Salah satu upaya yang ia usulkan adalah memberikan target khusus kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Gubernur perlu memberikan target yang jelas kepada seluruh OPD, terutama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), agar ada perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih matang dari Bapenda,” paparnya.
Menurutnya, jika dalam satu tahun anggaran kepala dinas dan TAPD tidak mampu mencapai target PAD yang telah ditetapkan, mereka harus siap menerima konsekuensi.
“Bila perlu, Kepala Dinas dan Kepala TAPD diberikan waktu satu tahun. Jika tidak mencapai target, mereka harus mengundurkan diri dan digantikan oleh orang yang lebih mampu,” tegasnya.
Munir berharap langkah-langkah konkret ini bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah, sehingga Lampung tidak tertinggal jauh dibandingkan provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Banten dalam hal pengelolaan pendapatan daerah.
“Ini semata-mata demi pembangunan dan kemajuan Lampung agar kita tidak tertinggal dalam persoalan pendapatan dibandingkan provinsi lain,” pungkasnya. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
