PEMBARUAN.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung resmi menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pembahasan ini melibatkan lintas sektor, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga ahli, hingga tim perumus dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Ketua Pansus RPJMD, Budi Yuhanda, mengungkapkan bahwa proses pembahasan berlangsung maraton dan penuh dedikasi.
“Kami begadang beberapa hari terakhir bersama seluruh stakeholder untuk merampungkan dan menyempurnakan dokumen RPJMD. Insya Allah akan diparipurnakan pada Jumat, 11 Juli 2025,” ujar Budi Yuhanda, Rabu (09/07/2025).
Rapat teknis bersama OPD resmi berakhir pada Selasa (8/7), yang ditutup dengan finalisasi substansi RPJMD bersama tim perumus dari Bappeda.
RPJMD ini mengusung visi ambisius: “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari pemerintah pusat.
Tiga Misi Utama Lampung 2025–2029:
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
2. Memperkuat SDM unggul dan produktif.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, beradab, dan berkelanjutan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Untuk memperkuat ketiga misi tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung menyepakati tujuh program unggulan yang akan menjadi lokomotif pembangunan daerah:
- Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- Penguatan BUMDes dan koperasi dalam optimalisasi ekonomi desa;
- Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional;
- Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan;
- Stabilisasi harga pangan dan peningkatan produk lokal di pasar;
- Pembangunan dan perbaikan jalan provinsi serta infrastruktur desa;
Peningkatan akses dan mutu pendidikan.
“Gubernur Mirza sangat menaruh perhatian pada sektor pendidikan. Dalam pembahasan, banyak arah kebijakan yang memang difokuskan ke sana,” jelas Budi, anggota Fraksi NasDem.
Ia memastikan bahwa ketujuh program unggulan tersebut akan dijalankan secara terintegrasi oleh masing-masing OPD sesuai arah kebijakan yang telah dirumuskan.
“Setiap OPD sudah kami sinkronkan dengan rencana strategisnya. Detailnya akan disampaikan oleh juru bicara kami dalam Rapat Paripurna nanti,” tutupnya. (sandika)














