PEMBARUAN.ID – Menanggapi berbagai kasus keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar meminta legislator yang ada di Lampung untuk mengawasi dan meninjau sedari proses produksi makanan di dapur MBG.
Keterlibatan anggota DPRD turun langsung melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada lagi kasus keracunan terhadap siswa penerima manfaat MBG.
“Soal keracunan MBG, ini harus kami sikapi serius. Kami juga mengimbau dan meminta kepada teman-teman DPRD, baik di kota, kabupaten maupun provinsi untuk meninjau secara langsung kegiatan pengolahan makan bergizi gratis apakah sudah dilakukan dengan standart higienitas, hingga kepatutan,” kata Giri saat diwawancarai Selasa, (30/09/2025).
Lebih lanjut Sekretaris DPD Gerindra Lampung ini menyampaikan terdapat standar dan SOP yang harus dipenuhi oleh setiap dapur pengelola MBG.
“Memang, ada beberapa standar yang perlu dilakukan masing-masing pengelola MBG, ada namanya standarisasi layak jamah makanan, kalau tidak salah. Itu di masing-masing dapur kami berharap pelaksana masak, nyuci segala macam itu semuanya telah tersertifikasi,” katanya.
Dengan hal tersebut, menurutnya dapat menghindari adanya kontaminasi makanan oleh zat berbahaya dan sebagainya. “Sehingga tau, mana yang menyebabkan adanya makanan yang terkontaminasi atau pun teroksidasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, legislator harus turut mengawasi dan melihat langsung kondisi dapur MBG.
“Kami meminta teman-teman DPR untuk bisa membantu mengawasi, melihat dan meninjau dapur-dapur, bagaimana operasionalnya bisa berjalan dengan baik,” lugasnya.
Giri menilai, adanya kasus keracunan ini telah menjadi atensi untuk segera adanya perbaikan.
“Ini menjadi atensi kita bersama, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus keracunan. Seharusnya ini memang tidak ada kesalahan operasional dari dapur-dapur tersebut,” bebernya.
Dia menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan badan gizi nasioanal terkait petunjuk teknis dan regulasi yang ada.
Menurutnya petunjuk teknis yang ada sudah sangat baik. Hanya saja perlu adanya pembenahan dalam pelaksanaannya.
“Kami sudah berdiskusi dengan temen-temen BGN, bahwa sebenernya juknisnya sudah sangat detail, memang dalam pelaksanaannya sedang dalam proses perbaikan dan perbaikan,” jelasnya.
“Salah satunya, ahli gizi jadi salah satu perbaikan juga. Yang makanya kami di DPRD meminta informasi, meminta temen-temen DPRD untuk meninjau dan memberikan masukan kepada kita, dan kita akan memberikan masukan kepada pemerintah. Agar program ini bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan ketentuan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.
Ditanya apakah harus ada evaluasi dari program MBG bahkan terdapat usulan untuk diganti uang tunai, bagi Giri itu bukan solusi.
“Saya secara pribadi, program ini sudah sangat baik, selain distribusi makanan bergizi, ini adalah program bagaimana membentuk atau mendistribusikan viskal langsung kepada masyarakat. Sehingga kemampuan ekonomi masyarakat perputaran dibawah itu bisa berjalan dengan baik,” tandasnya. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
