PEMBARUAN.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bandarlampung mendesak seluruh pejabat di Provinsi Lampung untuk turut bertanggung jawab atas dampak banjir bandang yang melanda Kota Tapis Berseri.
Hingga saat ini bencana ini telah menelan korban jiwa, termasuk satu orang akibat sengatan listrik dan dua lainnya yang terbawa arus banjir.
Ketua Bidang Advokasi, HAM, dan Lingkungan Hidup PMII Bandarlampung, Dicko Kurniawan, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana.
Ia meminta Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, serta DPRD Provinsi dan Kota, ikut terlibat aktif dalam penanganan dan penyelesaian masalah ini.
“Ini sudah terjadi, jadi seharusnya semua pihak bertanggung jawab. Jangan malah terkesan nyaman dengan ‘selimut’ menyalahkan Walikota Bandarlampung. Bandarlampung ini adalah ibu kota provinsi, tanggung jawabnya kolektif, bukan mencari kambing hitam,” tegas Dicko ketika diwawancarai, Sabtu (18/01/2025).
Dicko juga menyoroti sikap Penjabat Gubernur Lampung yang dinilai belum menunjukkan tanggung jawabnya secara nyata. Ia menilai DPRD Provinsi dan Kota pun seolah diam dalam menyikapi bencana ini.
“Saya melihat seperti ada anomali, di mana hanya satu orang yang disalahkan. Hingga saat ini, Gubernur tidak bicara apa-apa. DPRD yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat pun tidak terdengar suaranya,” lanjutnya.
Meski demikian, Dicko tidak menutup mata terhadap kelemahan Eva Dwiana dalam menghadapi masalah banjir ini. Ia meminta Walikota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar bencana serupa tidak terulang.
“Bunda Eva harus fokus menangani korban terlebih dahulu. Setelah itu, evaluasi besar-besaran perlu dilakukan untuk mencari solusi yang lebih baik ke depan,” saran Dicko.
Dicko menambahkan, Eva Dwiana masih memiliki waktu lima tahun untuk menuntaskan janji kampanyenya, termasuk dalam mengatasi permasalahan banjir.
Ia berharap bencana ini menjadi pelajaran besar bagi pemerintah kota untuk lebih serius dalam penanganan lingkungan dan infrastruktur.
“Ini harus jadi pelajaran. Jangan sampai kejadian serupa terulang lagi. Bagaimanapun, tanggung jawab utama ada pada Walikota, tapi bukan berarti yang lain bisa lepas tangan,” pungkasnya. (rilis/gis)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
