PEMBARUAN.ID – Salah seorang Alumni Universitas Lampung (Unila) menolak praktik politik transaksional dalam pemilihan rektor (Pilrek), termasuk menolak calon rektor (Carek) yang terindikasi melakukan politik transaksional.
Hal tersebut ditegaskan salah satu alumni Unila yang juga aktif mengkritisi kebijakan publik, Farid Almuhayat, Senin (26/12/2022) malam.
Menurutnya, suara terbanyak dalam Pilrek tidak ada artinya jika didapat dengan cara-cara kotor. Itu sebabnya, kata dia, dalam beberapa Pilrek yang terjadi di Nusantara justru bukan suara terbanyak yang dipilih oleh kementrian.
“Apalagi pada Pilrek Unila. Publik tahu bahwa ada pengondisian oleh salah satu Carek di sebuah hotel, dan itu ditulis oleh salah satu media. Nah, bagaimana akan memimpin dengan benar jika cara untuk mendapatkannya saja sudah tidak benar. Saya mendukung jika ada yang mau melaporkan indikasi politik uang itu,” kata dia.
Diketahui, selain dugaan praktik politik transaksional, tambah dia, salah seorang Carek Unila yang masuk tiga besar terindikasi memanipulasi data curriculum vitae (CV)-nya, juga pernah dipanggil sebagai saksi oleh KPK dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) Unila 2022.
Terbaru, seorang dosen yang pernah masuk penjara karena kasus perzinahan dan KDRT mendukung Carek tersebut, dengan membuat statmen di media bahwa Prof Suharso bebas dari perkara suap. Sementara, kata dia, publik tahu jika Prof Suharso ikut di periksa.
“Lengkap sudah. Carek tersebut selain pandai berbohong, bermental transaksional juga dikelilingi orang-bermasalah. Kementrian harus tahu hal ini, agar tidak salah pilih,” kata Aktivis Muda NU yang juga aktif di komunitas Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (Balak), Yuridis Mahendra, Sabtu malam.
Yuridis memastikan, pihaknya akan menyurati kementrian terkait indikasi politik transaksional dan manipulasi yang dilakukan salah satu Carek bernama Prof Suharso.
“Info ini harus sampai ke Kementrian. Sebab, suara pemerintah untuk menyeimbangkan suara internal, harus jatuh kepada orang uang tepat. Kami tak peduli siapa orangnya, asal bersih dan tidak memghalalkan cara-cara kotor dalam mendapat jabatan,” kata dia.
Memang pada proses Pilrek, tambah dia, ada proses politik yang tidak dapat dihindari. Orang-orang di sekeliling menteri akan memberi masukan dan dikhawatirkan mengarahkan ke calon yang bermasalah.
“Nah, informasi dari kami mudah-mudahan menjadi masukan bagi kementrian agar tidak salah menentukan pilihan. Apa yang kami lakukan adalah bagian dari mejaga bagaimana proses Pilrek tidak dicederai oleh transaksi uang. Orang yang dipromosikan menjadi rektor harus orang yang punya kapabilitas tinggi,” tandasnya.
Kementrian Harus Selidiki
Dikutip dari radarlampung.disway.id, Sabtu (24/12/2022), Ketua Lampung Corruption Watch Juwendi Leksa Utama mendorong Kemenristekdikti untuk turun melakukan pengawasan pada pilrek Unila.
“Kalaupun terjadi politik uang, kemendikti harus bentuk tim. Untuk memastikan bahwa gak ada politik uang dalam pemilihan rektor, ” kata dia.
Kemenristekdikti juga, tambah dia, harus mendiskualifikasi jika ternyata ada calon yang kedapatan melakukan politik uang. “Kemendikti harus bertanggung jawab, mereka harus turun ke Lampung, ” Lanjutnya.
Untuk itu, dalam hal pilrek unila, sebagai bentuk pencegahannya harus di supervisi langsung oleh kementerian.
“Nah, potensi itu harus kita buktikan. Bisa jadi hanya isu. Tapi kan isu itu juga nggak bisa dibiarkan begitu saja, supaya nggak liar,” ujarnya.
Kemenristekdikti, menurut Juwendi, bisa menggandeng penegak hukum seperti kepolisian atau KPK RI. Sehingga pilrek bisa berjalan jujur dan adil.
“Jika memungkinkan Kemenristekdikti juga turut menggandeng Badan Intelijen Negara dalam menindak lanjuti isu-isu yang bisa menjadi petunjuk,” tandasnya.
Menanggapi banyaknya komentar terkait Pilrek Unila tersebut, salah seorang dosen Dr Riswandi Helminur mengatakan, hal tersebut sah-sah saja sebagai bentuk kepedulian terhadap lembaga pendidikan.
“Ya, sah-sah saja. Artinya banyak yang sayang sengan Unila. Semua ingin yang terbaik untuk kampus tercinta ini,” kata dia.
Dirinya sendiri berharap siapa pun yang terpilih menjadi rektor, harus dihormati sebagai hasil dari proses demokrasi. Memang, kata dia, siapa yang terpilih sangat tergantung pada kementrian. Karenanya, masukan ke kementrian sangat berpengaruh.
“Kalau saya siapa pun yang terpilih harus kita hormati, dan yang tidak terpilih juga harus legowo. Itu lah yang terbaik. Bagi yang tidak terpilih bukan berarti berhenti mengabdi untuk dunia pendidikan. Toh, masih bisa berkontribusi,” tuturnya. (tim/red)