PEMBARUAN.ID – Sebanyak 912 guru honorer di Kabupaten Way Kanan menyuarakan aspirasi mereka dalam aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Blambangan Umpu, Selasa (14/1/2025). Mereka menuntut agar segera diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam aksi tersebut, para guru membawa spanduk dengan berbagai pesan, di antaranya: “Angkat PPPK Full Time Para Guru Berstatus R2/R3 yang Sudah Terdata,” dan “Tuntaskan Guru Berstatus R2/R3 Tanpa Tersisa di Tahun 2025.” Para guru meminta pemerintah daerah memperhatikan nasib mereka yang telah lama mengabdi, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan status.
Dialog dengan Pemkab Way Kanan
Aksi ini direspons oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Perwakilan guru diterima untuk berdialog dengan Sekretaris Daerah Saipul, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Machiavelli, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Perwakilan guru honorer, Kuryani Saputra, menyoroti kurangnya transparansi pemerintah dalam proses pengangkatan PPPK. “Kami meminta kejelasan nasib 912 guru non-ASN yang berstatus R3. Pemda Way Kanan harus mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mereka diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Kuryani.
Janji Pemkab Way Kanan
Setelah rapat selama tiga jam, Sekda Saipul menyampaikan hasil pertemuan kepada para guru honorer. Ia memastikan bahwa Pemkab Way Kanan mendengar keluhan mereka dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Namun, kami pastikan bahwa semua guru honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan kuota akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” jelas Saipul.
Pernyataan tersebut memberikan secercah harapan bagi para guru honorer yang telah lama memperjuangkan status mereka. Namun, mereka tetap mendesak agar proses pengangkatan dilakukan dengan cepat dan transparan. (demsy)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
