PEMBARUAN.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan membentuk Project Management Office (PMO) Data Kemiskinan Ekstrem. PMO ini ditargetkan menjadi instrumen utama dalam mencapai target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2027.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat presentasi manajemen proyek bersama tim PMO di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (14/07/2025).
Menurut Marindo, PMO berperan penting dalam membangun sistem integrasi lintas sektor, yang memungkinkan seluruh program bantuan sosial lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
“Data yang dikumpulkan akan diolah secara cermat oleh BPS. Kami pastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar mengalami kemiskinan ekstrem,” tegas Marindo.
Data yang dihimpun tidak hanya mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem, tetapi juga memetakan wilayah kantong kemiskinan, mengidentifikasi faktor penyebab, serta mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan.
Sekdaprov menegaskan, prinsip utama dalam pengelolaan PMO ini adalah akurasi dan ketepatan sasaran.
Sementara itu, Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung, Mahir Bayasut, menambahkan, konsolidasi data yang dilakukan PMO bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari penataan ulang sistem distribusi bantuan sosial di Lampung.
“Kami akan menarik seluruh data bantuan, baik dari lembaga, CSR, hingga perorangan. Semua disatukan agar distribusinya tidak tumpang tindih dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Mahir.
Mahir menuturkan, pendataan tersebut akan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga membentuk layering data yang rapi dan presisi. Dengan begitu, setiap intervensi program sosial dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
Langkah strategis ini dinilai sejalan dengan kebijakan nasional dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Pemprov Lampung sendiri menjadikan validasi dan konsolidasi data sebagai fondasi dalam membangun sistem perencanaan dan evaluasi berbasis bukti (evidence-based policy).
Lebih dari itu, kehadiran PMO ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang makin digital, kolaboratif, dan efisien.
Sinergi antar-OPD, lembaga statistik, pemerintah kabupaten/kota, hingga dunia usaha dan komunitas lokal, turut diperkuat melalui PMO ini.
Pemprov Lampung berharap, inisiatif ini bukan hanya mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem, tetapi juga meningkatkan efektivitas anggaran, meminimalkan kebocoran program, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan sosial pemerintah.
Pemprov optimistis, sistem berbasis data ini akan menjadi pijakan penting bagi berbagai program pembangunan lainnya di masa depan. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
