PEMBARUAN.ID — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat hilirisasi komoditas unggulan serta pembangunan ekonomi berbasis desa di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima jajaran Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (02/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah fokus membangun ekosistem ekonomi desa melalui program strategis Desaku Maju, yang dirancang untuk menahan arus keluar modal (capital flight) sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas utama daerah.
“Lampung adalah provinsi yang kaya komoditas. Padi, jagung, dan singkong saja menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi. Kalau tiga komoditas ini kita selesaikan tata kelolanya, Lampung bisa take off,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar komoditas Lampung masih dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambahnya justru dinikmati oleh daerah lain. Salah satu contohnya adalah produksi jagung Lampung yang mencapai sekitar 1,7 juta ton per tahun, namun belum didukung oleh sistem pengeringan (dryer) yang memadai di tingkat desa.
Melalui program Desaku Maju, Pemprov Lampung merancang pembangunan fasilitas pengering jagung secara masif di sekitar 500 desa sentra produksi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya tawar petani sekaligus membuka peluang hilirisasi hingga ke sektor industri pakan ternak dan peternakan ayam berbasis desa.
“Kalau jagung dikeringkan di desa, dibuat pakan di desa, ayam dibesarkan dan diproses di desa, lalu masuk ke dapur MBG di desa, kita bisa mengurangi biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat konsumsi protein masyarakat,” jelasnya.
Selain pembangunan dryer, Pemprov Lampung juga menyiapkan program pupuk organik cair (POC) yang akan dikembangkan di sekitar 2.000 desa guna meningkatkan produktivitas lahan hingga 15 persen. Di sisi lain, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi fokus penting agar mampu berperan sebagai offtaker komoditas lokal.
Saat ini, dari sekitar 2.300 BUMDes berbadan hukum di Lampung, baru sebagian kecil yang benar-benar aktif dan berkembang.
Mirza juga menyoroti tantangan mendasar pembangunan daerah, yakni tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 30.000 anak setiap tahun serta terbatasnya kapasitas pendidikan vokasi.
“Ekonomi tidak akan tumbuh kalau SDM kita tertinggal. Karena itu, kami membutuhkan dukungan akademisi dan alumni untuk memperkuat pendidikan vokasi desa, riset pakan ternak berbasis komoditas lokal, serta pendampingan tata kelola BUMDes,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Lampung membutuhkan pendekatan hexahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan unsur hukum.
Karena itu, Gubernur meminta agar segera dibentuk tim kerja bersama antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan Kagama Lampung guna menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama, mulai dari riset, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, hingga penguatan ekosistem ekonomi desa.
“Semangat di Lampung ini banyak sekali. Tugas kami adalah mengumpulkan dan mengoordinasikan semangat itu agar bergerak dalam satu arah yang sama memajukan Provinsi Lampung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kagama Lampung, Qudrotul Ikhwan, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun ruang kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan.
Menurutnya, berbagai program pemerintah sebenarnya telah dirancang dengan baik, namun di lapangan sering terkendala pada aspek pendampingan serta perubahan pola pikir masyarakat.
“Kami melihat banyak program pemerintah yang sangat baik, tetapi di lapangan sering terkendala pada aspek pendampingan dan perubahan mindset. Di sinilah Kagama ingin hadir, memastikan program itu tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi gerakan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman Kagama dalam mendampingi desa binaan, di mana fasilitas pengering jagung yang secara teknis telah tersedia belum dimanfaatkan secara optimal karena petani masih terbiasa hanya menanam dan menjual hasil panen tanpa melakukan pengolahan pascapanen.
“Kami masuk untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Petani perlu diyakinkan bahwa pengeringan meningkatkan daya tawar. Ini soal perubahan pola pikir, bukan sekadar alat,” jelasnya.
Selain di sektor pertanian, Kagama Lampung juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, seperti bakti sosial saat bencana, penanaman mangrove di wilayah pesisir, gerakan biopori, pengelolaan sampah, hingga edukasi kebudayaan melalui kegiatan Nitilaku.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, Kagama menerapkan skema gotong royong berbasis iuran anggota untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat, termasuk pembelian jagung untuk diolah menjadi pakan ternak dalam skala komunitas.
“Alumni yang memiliki keahlian di bidang peternakan, pertanian, manajemen, atau pendidikan bisa langsung turun mendampingi masyarakat. Orientasinya bukan honor, tetapi kontribusi,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kagama Lampung dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
