PEMBARUAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar paripurna dengan gaya dramatis untuk menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun anggaran 2023.
Setelah seremoni itu, DPRD segera membentuk panitia khusus untuk ‘mengupas’ apakah LKPj tersebut layak sesuai dengan program perencanaan atau lebih mirip dengan kisah fiksi.
Anggota Pansus LKPj DPRD Lampung, H Noverisman Subing menyatakan bahwa mereka akan mengamati LKPj setelah anggaran disetujui, dengan tujuan jelas ‘Gubernur membangun, DPRD mengawasi’.
“Di akhir masa jabatan, pengawasan akan dilakukan secara cermat, karena tentu saja kita harus meninjau ke belakang untuk melihat apakah sudah sesuai dengan visi dan janji kampanye atau hanya ‘bualan politik’,” kata dia, Selasa (19/03/2024) malam.
Menurut pria yang akrab disapa Kanjeng ini, Pansus LKPj DPRD juga akan membedah semua kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPS), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Lampung, BUMD dan lainnya.
Khusus BPD Bank Lampung, nampaknya akan menjadi sorotan tersendiri. Salah satu sebabnya adanya tunda bayar bagi pihak ketiga atau kontraktor.
“Ya, itu (Bank Lampung) juga akan kami kupas nanti. Utamanya terkait tunda bayar, yang seharusnya di bayar di akhir tahun 2023, ada yang tertunda hingga bayar di awal 2024,” jelas Kanjeng.
Selain itu, lanjut dia, ada pertanyaan yang hingga saat ini belum terjawab, yakni terkait penerimaan pegawai setiap tahun di bank plat merah itu.
“Nah, itu juga akan kami kupas. Ya, mengapa Bank Lampung selalu menerima pengawai yang kononya dilakulan setiap tahun. Kalau salam setahun bertambah, sepertinya pegawai Bank Lampung sudah over load,” tegas dia.
Sementara Gubernur dan timnya mungkin sibuk merencanakan masa depan, DPRD akan membongkar satu per satu dokumen LKPj untuk mencari tahu apakah janji-janji itu terwujud atau hanya sebatas wacana.
Dengan buku tebal di tangan, DPRD siap untuk ‘membelah’ setiap kata dan angka, dengan harapan menemukan bukti nyata atas kinerja yang dijanjikan. (***)
