PEMBARUAN.ID – Sepekan terakhir, hadirnya Jaringan Perempuan Nahdliyyin di beberapa kecamatan di Lampung Timur mulai menarik perhatian. Mereka adalah barisan relawan yang mendukung Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi dalam kontestasi Pemilihan Bupati yang akan datang. Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan: mengapa membawa-bawa nama Nahdliyyin?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Nahdlatul Ulama (NU) selama ini dikenal sebagai organisasi keagamaan dan sosial, yang teguh menjaga jarak dari politik praktis.
Maka, ketika nama Nahdliyyin digunakan dalam konteks relawan politik, banyak yang merasa terusik. Mereka bertanya-tanya apakah ini berarti ada indikasi NU, sebagai organisasi, mulai tergiring ke ranah politik praktis?
Ketua PWNU Lampung, Puji Rahardjo, menepis kekhawatiran itu. Dalam penjelasannya, Puji menegaskan bahwa NU tetap berpegang pada Khitah, yang mengatur bahwa NU adalah organisasi keagamaan dan sosial.
“NU sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah tidak boleh terseret ke dalam politik praktis. Kita memiliki Khitah, yang menegaskan NU sebagai organisasi yang netral secara politik,” ujar Puji dengan nada yang penuh keyakinan.
Ia mengingatkan, partisipasi politik warga NU sangat dihargai. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa semangat berpolitik seharusnya tidak mencampuradukkan identitas NU dengan politik praktis.
“Nilai-nilai luhur yang kita junjung harus tetap terjaga. Jangan sampai tergerus oleh kepentingan politik jangka pendek,” lanjutnya.
Ketika ditanya lebih lanjut tentang Jaringan Perempuan Nahdliyyin ini, Puji menegaskan bahwa selama mereka bukan bagian dari struktur NU, hal tersebut berada di luar kewenangan PWNU Lampung. Ia mengisyaratkan bahwa batas-batas ini penting untuk ditegakkan demi menjaga kemurnian organisasi.
Di sisi lain, Mustasyar PWNU Lampung, KH Soleh Baijuri, turut angkat bicara. Dengan tenang, ia mengingatkan bahwa sesuai AD/ART, segala atribut NU, termasuk Banom seperti Muslimat, Ansor, dan Fatayat, tidak sepatutnya digunakan untuk politik praktis.
“Menggunakan simbol NU atau Banom dalam bentuk lambang, kop surat, atau stempel untuk kepentingan politik, itu tidak boleh,” tegasnya.
Meski demikian, ia menilai selama relawan tersebut tidak menggunakan atribut resmi lembaga, maka tidak ada pelanggaran langsung terhadap AD/ART.
Bagi KH Soleh Baijuri, menjaga integritas adalah hal utama. Seperti halnya lautan, NU boleh berombak tetapi tetap harus damai dan tidak terseret arus politik yang bisa mengaburkan identitas. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
