PEMBARUAN.ID – Setiap kali pemimpin baru muncul di Lampung, isu infrastruktur jalan seolah menjadi lagu lama yang tak pernah usai.
Warga tak henti-hentinya mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah, menggerogoti kenyamanan dan keamanan dalam mobilitas sehari-hari.
DI balik suara-suara yang mendesak perubahan, muncul pertanyaan besar: apakah janji-janji yang dilontarkan hanya sebatas angin lalu?
Rahmat Mirzani Djausal, calon gubernur Lampung untuk periode 2024-2029, tak ketinggalan menabur janji. Dalam berbagai kesempatan, ia mengutarakan dua solusi untuk memperbaiki infrastruktur jalan di provinsi ini.
Sebagai Ketua DPD Gerindra Lampung, Mirza menyebutkan salah satu cara adalah dengan meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan mencari bantuan dari pemerintah pusat.
Namun, benarkah solusi ini cukup realistis? Dalam satu dekade terakhir, Lampung bergulat dengan defisit anggaran yang signifikan.
Gali lobang tutup lobang, itulah realitas yang dihadapi. APBD terbatas, utang menumpuk, dan jalan-jalan rusak yang kian memburuk seolah menjadi potret buram pemerintahan yang tak mampu berbuat banyak.
Mirza pun seolah mengakui kekalahan ini. Menurutnya, mengandalkan APBD yang terbatas membuat tugas ini sangat sulit.
Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, telah lama berjuang dengan defisit anggaran dan utang, jadi sulit untuk memperbaiki semua jalan hanya dengan anggaran daerah.
“Ya, sulit jika mengandalkan APBD,” kata dia, saat menggelar peryemuan dengan insan pers, Selasa (03/09/2024).
Sebuah pengakuan yang mungkin tak mengejutkan, tapi patut dipertanyakan—apakah ini sekadar alasan atau kenyataan pahit yang tak bisa dihindari?
Ia juga tak segan membandingkan Lampung dengan Provinsi Banten dan Sumatera Selatan yang memiliki anggaran APBD lebih besar untuk infrastruktur.
“Di Banten dan Sumsel, dengan anggaran yang lebih besar, mereka dapat melakukan perbaikan jalan yang lebih efektif. Sementara itu, Lampung dengan anggaran terbatas menghadapi kesulitan dalam menangani jumlah jalan yang sama,” ungkapnya.
Apakah ini sinyal bahwa Lampung akan terus tertinggal? Atau hanya sebuah pengingat bahwa perbaikan jalan bukan sekadar soal anggaran, melainkan juga soal prioritas dan kepemimpinan yang berani mengambil langkah-langkah nyata?
Mirza mengakui, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk pinjaman yang ironisnya hanya memperburuk kondisi keuangan tanpa memberi solusi pada jalan rusak. Sungguh sebuah ironi yang mengiris hati rakyat.
Masyarakat, katanya, sering kali hanya melihat jalan rusak tanpa memahami kompleksitas di baliknya. Tapi apakah ini benar-benar soal pemahaman masyarakat, atau justru kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran dan melaksanakan pembangunan dengan efektif?
Mirza pun mencoba menggarisbawahi peran pemerintah pusat. Ia menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan dukungan melalui bantuan untuk perbaikan jalan di Lampung.
Namun, ia juga menegaskan memperbaiki kondisi jalan secara menyeluruh memerlukan peningkatan APBD melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tentu saja memakan waktu.
Berulang kali ia menekankan kebutuhan akan bantuan anggaran dari pusat. Dan di sini, sebuah kartu politik dimainkan. Dengan Prabowo yang telah menjadi Presiden terpilih, Mirza seolah menaruh harapan besar pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dengan harapan masyarakat Lampung yang hampir 70 persen mendukung Prabowo, saya percaya ini bisa menjadi dorongan bagi presiden untuk memberikan bantuan lebih besar kepada Lampung,” terangnya.
Sebuah harapan yang tampak muluk, namun siapakah yang bisa menjamin bahwa janji ini bukan hanya sekadar manis di bibir? Mirza sendiri dengan tegas menyatakan,
“Jika saya terpilih sebagai gubernur, saya akan berupaya menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki infrastruktur.”
Tapi sekali lagi, apakah ini janji kosong yang kerap kali dilontarkan menjelang pemilihan, atau memang ada niat tulus untuk memperbaiki Lampung? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi satu hal yang pasti, masyarakat Lampung telah terlalu lama menunggu.
Sudah saatnya janji-janji ini dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika politik belaka. (sandika/red)
