PEMBARUAN.ID – Masalah yang tengah menghadapai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya dalam sektor perkebunan, terus menjadi sorotan.
Isu-isu seperti konflik pertanahan, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi Pengurus FKPPIB, Kamis (25/04/2024) di Bandarlampung.
“Dengan mendekati Pilkada serentak, baik pemilihan Gubernur maupun Bupati/Walikota, kami memutuskan untuk mengkampanyekan pentingnya memilih pemimpin daerah yang peka terhadap masalah yang dihadapi oleh BUMN, terutama di sektor perkebunan,” kata Ketua Umum FKPPIB, Tezza Alviano Giovanny, setelah rapat.
Tezza menambahkan, banyak kasus yang melibatkan BUMN Perkebunan, seperti PTPN, menemui kendala karena kepala daerah yang kurang tegas dan lebih memilih status quo.
Ia mencontohkan kasus perebutan lahan di Tamansari, Gedongtataan, Pesawaran oleh sekelompok warga yang mengaku sebagai ahli waris, yang kemudian menduduki lahan milik PTPN I Regional 7.
Menurutnya, respons Pemerintah Daerah kurang proaktif dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan fakta hukum yang ada.
“BUMN memiliki peran vital dalam perekonomian negara dan memberikan kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan BUMN,” tegas Tezza.
Masalah lain yang menjadi perhatian adalah sengketa lahan dengan perusahaan swasta, dimana ada indikasi kepala daerah dan kepala desa yang mendukung perpindahan lahan ke perusahaan swasta. Hal ini memberikan ruang bagi perusahaan swasta untuk merebut lahan PTPN.
“Pilihan pemimpin daerah yang tepat dan progresif menjadi krusial bagi kami, terutama generasi milenial, dalam memastikan kemajuan BUMN,” ujarnya.
Pihaknya, lanjut dia, akan menyampaikan hasil evaluasi kepada anggota dan masyarakat untuk bersama-sama memilih pemimpin yang memperhatikan keberlangsungan BUMN.
“Kami telah berkoordinasi dengan koordinator daerah di 38 provinsi untuk mendata calon kepala daerah dalam Pilkada 2024,” jelasnya. (***)
