PEMBARUAN.ID — Aktivis Nahdlatul Ulama, Purwanto M. Ali, mengkritik rencana impor mobil pick up dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Merah Putih (KMP). Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat industri otomotif nasional.
Purwanto mengatakan, kendaraan niaga jenis pick up sebenarnya telah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Ia menyebut rata-rata TKDN mobil pick up produksi nasional saat ini sudah melampaui 65 persen untuk berbagai merek.
Menurut dia, meskipun TKDN belum mencapai 90 persen, tingkat kandungan lokal sekitar 75 persen sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan nasional. Bahkan, kebutuhan sekitar 105 ribu unit kendaraan dinilai dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri.
“Kalau di dalam negeri bisa diproduksi, tapi malah impor, itu tidak masuk akal,” kata Purwanto, Sabtu (28/02/2026).
Ia menilai kebijakan impor tersebut menjadi langkah yang tidak rasional di tengah kemampuan industri nasional memproduksi kendaraan serupa. Karena itu, ia mempertanyakan alasan pemerintah memilih kendaraan impor ketika produk dalam negeri tersedia.
Purwanto juga menyinggung komitmen pemerintah yang selama ini mendorong penggunaan produk nasional, termasuk kendaraan produksi dalam negeri untuk pejabat negara.
Ia mencontohkan kendaraan taktis Maung yang diproduksi oleh PT Pindad dan kini digunakan sebagai mobil dinas Presiden dan Wakil Presiden serta direncanakan digunakan oleh sejumlah pejabat negara lainnya.
Menurut dia, penggunaan kendaraan produksi dalam negeri oleh pejabat negara merupakan langkah strategis untuk mempromosikan sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.
“Penggunaan mobil buatan dalam negeri oleh pejabat negara efektif menjadi kampanye dan promosi bagi produk anak bangsa,” ujarnya.
Karena itu, Purwanto menilai rencana impor kendaraan untuk Koperasi Merah Putih justru bertentangan dengan semangat tersebut. Ia khawatir kebijakan itu dapat melemahkan komitmen pemerintah dalam mendukung industri nasional.
Menurut Purwanto, Indonesia bahkan telah menjadi negara pengekspor mobil. Karena itu, ia menilai keputusan impor kendaraan di tengah kemampuan produksi nasional menjadi hal yang janggal.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap potensi praktik yang tidak transparan dalam pengadaan barang impor.
“Beli dari impor sering dianggap lebih mudah mengatur pembagian margin keuntungan. Komisi dan fee bisa diatur dan sulit dilacak publik karena produsen luar negeri biasanya menutup rapat informasi itu sebagai rahasia perusahaan,” kata dia.
Sebaliknya, menurut Purwanto, harga kendaraan produksi dalam negeri relatif lebih terbuka karena sudah diketahui di pasar. Jika pun terdapat komisi dalam pengadaan, nilainya cenderung tipis dan lebih mudah diawasi. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
