PEMBARUAN.ID (Way Kanan) – Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (03/02/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Buay Pemuka Pengiran Ilir tersebut dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Way Kanan, Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP. Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta menekan laju inflasi, khususnya pada komoditas strategis yang memengaruhi kebutuhan masyarakat.
Dalam rakor tersebut dibahas perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai salah satu indikator utama dalam pengendalian inflasi di daerah. Sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian, di antaranya cabai rawit dan daging ayam ras yang dinilai memberi andil signifikan terhadap pergerakan IPH di berbagai wilayah.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Program nasional tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan di daerah.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Way Kanan, Arie Anthony Thamrin, menegaskan bahwa keikutsertaan pemerintah daerah dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, serta mendukung program nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparannya menyampaikan bahwa inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik yang mulai berlaku pada awal tahun.
Menurut Amalia, kondisi ini berkaitan dengan kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang diberikan pemerintah pada Januari hingga Februari 2025, sehingga pada tahun berikutnya terjadi efek basis rendah yang mendorong kenaikan inflasi secara tahunan.
Selain itu, ia juga menyebut tren harga emas dunia yang terus meningkat mengikuti dinamika pasar internasional. Untuk inflasi bulanan Februari 2026 tercatat sebesar 0,68 persen, dengan andil terbesar berasal dari kelompok pengeluaran listrik, air, dan kebutuhan rumah tangga.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung program pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (demsy)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
