PEMBARUAN.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah menembus angka 24,62%.
Capaian ini bukan hanya melampaui rata-rata nasional, tetapi juga menjadi yang tertinggi bagi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.
Yang menarik, hanya tiga hari sebelumnya, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 masih mencatat Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun, percepatan fiskal luar biasa pada Maret hingga April 2025 mengubah peta tersebut: realisasi pendapatan meningkat lebih dari 21 poin persentase, sedangkan belanja naik hampir 19 poin.
Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., akademisi dan peneliti keuangan publik dari Universitas Lampung sekaligus pengurus ISEI Lampung, menyebut capaian ini sebagai hasil dari fiscal shock response yang tepat.
“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan sekadar eksekusi cepat, tetapi juga keberanian untuk berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring, Senin (12/5/2025).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, merespons kritik pusat bukan dengan pembelaan, melainkan melalui tiga langkah strategis:
1. Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan nyata,
2. Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD ke dalam sistem pelaporan,
3. Memastikan efisiensi perputaran kas agar langsung berdampak ke masyarakat.
Langkah-langkah ini sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian bahwa belanja pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi. Pemprov Lampung menjawab tantangan itu dengan kerja nyata.
“Pemerintah yang kuat bukanlah yang sempurna sejak awal, melainkan yang cepat belajar dan memperbaiki diri,” tambah Dr. Saring, yang menilai strategi fiskal Lampung sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif dan berbasis data.
Dengan pencapaian ini, Lampung tak lagi berada di posisi tertinggal. Justru kini menjadi rujukan nasional dalam percepatan realisasi anggaran dan penguatan tata kelola fiskal yang adaptif. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
