PEMBARUAN.ID – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadikan daerah ini sebagai kawasan yang ramah investasi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (02/07/2025).
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dua Raperda strategis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan apresiasi atas masukan dan pandangan seluruh fraksi. Itu menjadi pijakan penting untuk memperbaiki tata kelola, menyusun arah kebijakan, dan menjawab tantangan pembangunan,” kata Jihan.
Menanggapi Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap iklim investasi yang sehat, terbuka, dan menguntungkan potensi lokal.
Menurut Jihan, Pemprov tidak hanya mendorong penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan, tapi juga akan memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap pelaku UMKM agar tetap tumbuh di tengah kehadiran investor besar.
“Kami berkomitmen menciptakan iklim investasi yang inklusif, membuka lapangan kerja, serta memperkuat pemerataan ekonomi,” tegasnya.
RPJMD Jadi Arah Strategis Pembangunan
Dalam konteks Raperda RPJMD 2025–2029, Jihan menyebut dokumen ini menjadi peta jalan pembangunan jangka menengah Lampung, yang disusun berdasarkan RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Lampung 2025–2045.
RPJMD diarahkan untuk menjawab isu-isu prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan daya saing daerah.
Ia juga mengapresiasi pandangan fraksi terkait pentingnya diversifikasi pembiayaan non-APBD, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pinjaman daerah, dan skema pendanaan hijau (green finance).
“Transformasi ekonomi akan fokus pada sektor berbasis nilai tambah, pembangunan wilayah yang merata, dan digitalisasi UMKM,” lanjutnya.
Kinerja APBD dan Komitmen Kolaboratif
Terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, Wagub Jihan menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai 86,33% atau meningkat Rp464 miliar dibanding 2023. Sementara realisasi belanja tercatat sebesar 85,73%.
Pemprov juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya. Jihan menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi lintas sektor akan terus kami perkuat, termasuk dengan pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Infrastruktur, IPM, dan Kota Baru
Pemprov juga menyoroti peningkatan infrastruktur konektivitas seperti kemantapan jalan provinsi yang menghubungkan sentra produksi dan pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi prioritas, dengan fokus pada akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak.
Terkait pengembangan kawasan Kota Baru, Jihan menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukan kajian ulang terhadap arah pengembangan, pemanfaatan ruang, dan potensi kerja sama strategis.
Transparansi dan Sinergi
Wagub Jihan menutup penyampaiannya dengan menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“Masukan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bekal penting dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan kemajuan daerah,” pungkasnya. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
