PEMBARUAN.ID — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa megathrust dan tsunami. Langkah ini ditegaskan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, dan berbagai pemangku kepentingan strategis lainnya.
Komitmen tersebut disampaikan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur, Senin (5/1/2026). Menurut Marindo, ancaman megathrust merupakan risiko nyata yang memerlukan respons terencana dan berkelanjutan.
“Mitigasi bencana harus dibangun secara kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Mona Arif Muda dari tim Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) memaparkan pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terpadu yang lebih ekonomis dan sesuai kondisi perairan Lampung. Teknologi ini disebut mampu menjadi alternatif sistem impor berbiaya tinggi tanpa mengurangi akurasi data.
Dekan Fakultas Teknik Unila, Ahmad Herison, menambahkan bahwa pengembangan U-TEWS berbasis PUMMA (perangkat ukur murah muka air laut) dilakukan murni demi kemanusiaan, bukan untuk tujuan komersial. Sistem ini dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis, serta terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas peringatan dini.
Menurutnya, keunggulan sistem ini terletak pada efisiensi biaya, kemudahan perawatan, serta potensi menjadi produk dalam negeri yang dapat dikembangkan lebih luas.
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam merawat dan memanfaatkan alat peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan rasa memiliki dan efektivitas mitigasi di lapangan.
Pertemuan tersebut juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kebencanaan, penguatan integrasi peringatan dini ke berbagai kanal komunikasi, termasuk rumah ibadah dan perangkat informasi warga, serta pelaksanaan simulasi berkala di pesisir dan satuan pendidikan.
Inisiator Mitigasi
Sebagai inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, Ginta Wiryasenjaya menegaskan bahwa peringatan BMKG tentang potensi megathrust harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan dengan kepanikan. Ia menjelaskan bahwa sistem U-TEWS mengombinasikan dua pendekatan: sensor darat untuk mendeteksi anomali surut air laut dan sensor laut berbentuk buoy untuk membaca perubahan tekanan dasar laut.
“Data dipantau setiap detik dan terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas resmi,” jelas Ginta. Ia menambahkan, teknologi ini jauh lebih terjangkau, dengan biaya Rp80–300 juta, dibandingkan sistem impor yang bisa menembus di atas Rp1 miliar.
Mona menambahkan bahwa tujuan utama sistem ini tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga membangun kesiapsiagaan masyarakat: pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, serta langkah-langkah sebelum dan sesudah bencana.
Melalui pertemuan ini, Pemprov Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan semata soal pemasangan alat, tetapi pembentukan ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemprov juga akan memfasilitasi pertemuan lanjutan guna mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi di lapangan.
Dengan langkah ini, Lampung menunjukkan kesiapan untuk menghadapi ancaman megathrust melalui kolaborasi yang kuat, teknologi lokal yang terjangkau, dan peningkatan literasi kebencanaan di seluruh lapisan masyarakat. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
