PEMBARUAN.ID — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) di daerah melalui Rapat Koordinasi Bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Ormas, yang digelar di Hotel Akar & Resorts, Bandar Lampung, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional.”
Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, unsur Forkopimda se-Provinsi Lampung, serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin.
Dalam arahannya, Bahtiar menegaskan bahwa kebebasan berorganisasi dijamin oleh undang-undang, namun tidak bersifat mutlak. Ia menilai, Forkopimda memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan di daerah sebagai fondasi bagi pembangunan nasional.
“Bapak Presiden sangat serius membangun daerah. Kata kuncinya adalah stabilitas sosial dan politik dalam konteks demokrasi,” ujar Bahtiar.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 633.000 ormas di Indonesia, dengan 10.336 ormas berbadan hukum di Provinsi Lampung. Menurutnya, keberadaan ormas memiliki peran penting dalam membantu pemerintah, tetapi tetap harus diawasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.
“Arahan Presiden dan Mendagri jelas — tertibkan yang salah, jangan biarkan berlarut. Kita harus memastikan ormas berperan positif bagi pembangunan,” tegas Bahtiar.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rakor tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga ketertiban sosial dan stabilitas daerah.
“Perkembangan ormas di Lampung sangat dinamis. Tapi jangan sampai dinamika ini menggeser fokus dan justru menghambat stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi,” ujar Jihan.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung secara rutin menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Selain pengawasan, Jihan juga menekankan perlunya apresiasi bagi ormas yang berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.
“Selain melakukan pengawasan, kita juga perlu memberi penghargaan kepada ormas yang berkomitmen membantu pemerintah membangun daerah,” tandasnya.
Melalui kegiatan ini, Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga kondusifitas daerah, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendukung stabilitas nasional demi kemajuan bersama. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
