PEMBARUAN.ID– Gerakan Solidaritas Pemuda Lampung (GASPUL) yang dipimpin oleh Dwiki Simbolon memberikan kritik tajam kepada Pemerintah Kota Bandarlampung terkait ketidakpedulian terhadap masalah banjir yang terus berulang. Namun, lebih dari sekadar kritik, mereka juga menawarkan langkah konkret yang harus diambil untuk mencegah bencana ini di masa depan.
Banjir yang terus melanda Bandarlampung tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh buruknya pengelolaan lingkungan dan sistem infrastruktur kota. GASPUL menilai bahwa ketidakpedulian pemerintah terhadap ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan saluran air, dan keberadaan tambang ilegal turut memperburuk kondisi.
Langkah pertama yang disoroti oleh GASPUL adalah peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan data yang menunjukkan bahwa RTH di Bandarlampung hanya 4,5 persen, jauh di bawah standar minimal 30 persen yang direkomendasikan, GASPUL mendesak Pemkot untuk segera melakukan penanaman pohon dan revitalisasi area hijau di kota ini. “RTH adalah kawasan penting sebagai resapan air. Jika ini tidak diperbaiki, banjir akan terus terjadi,” ujar Dwiki.
Langkah kedua adalah normalisasi saluran air. Saluran yang tersumbat dan tidak terawat menjadi faktor utama meluapnya air ke permukiman. GASPUL mendesak Pemkot untuk melakukan pembersihan rutin terhadap saluran air dan menindak tegas bangunan liar yang menghalangi aliran air.
Selain itu, revitalisasi sistem drainase menjadi perhatian ketiga. Sistem drainase yang buruk memperburuk kondisi saat hujan deras. GASPUL menyarankan agar Pemkot merevitalisasi sistem drainase dengan teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan untuk meminimalkan risiko banjir.
Langkah keempat adalah menutup tambang ilegal yang banyak merusak daerah aliran sungai di sekitar Bandarlampung. Tambang-tambang ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memperburuk sedimentasi yang memperlambat aliran air dan meningkatkan potensi banjir.
Terakhir, GASPUL menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik. Pengelolaan sampah yang buruk di TPA Bakung menghambat aliran air, menyebabkan banjir yang lebih parah. GASPUL menyarankan agar pemerintah kota segera mengadopsi teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien.
“Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Bandarlampung bisa mengurangi risiko banjir yang setiap tahunnya merugikan masyarakat. Ini adalah upaya yang harus dilakukan secara terintegrasi dan dengan keseriusan,” tegas Dwiki.
GASPUL juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mendukung penghijauan. Namun, Dwiki menegaskan bahwa tanggung jawab utama ada di tangan pemerintah untuk mengatasi akar masalah banjir ini.
“Kami siap mendukung setiap inisiatif yang mendukung penghijauan dan pengelolaan lingkungan. Tapi Pemkot harus menjadi pemimpin yang aktif dalam menyelesaikan masalah ini. Hanya dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, masalah banjir ini bisa diatasi,” tutup Dwiki. (***/red)














