Oleh: Ariyadi Ahmad
Pemred PembaruanID
NEGARA ini sedang sakit. Dan yang paling parah, ia tidak sadar sedang sakit. Atau lebih buruk lagi—sadar, tapi pura-pura sehat.
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data: beras, rokok, dan kopi sachet disebut sebagai penyumbang utama garis kemiskinan di Indonesia per Maret 2025.
Seolah rakyat miskin menjadi miskin karena pilihan konsumsi mereka. Seolah masalah terbesar bangsa ini adalah terlalu banyak yang minum kopi sachet dan merokok filter. Lalu, apakah yang lebih menyakitkan dari kemiskinan? Jawabannya: dikambinghitamkan karena miskin.
Apakah negara benar-benar tidak tahu, atau sedang pura-pura bodoh? Data BPS menunjukkan bahwa beras menyumbang lebih dari 21 persen terhadap garis kemiskinan. Tapi mari kita jujur—beras itu kebutuhan pokok, bukan pilihan.
Ketika beras menyumbang besar terhadap kemiskinan, itu artinya: harga pangan terlalu mahal, dan pendapatan rakyat terlalu rendah.
Tapi, bukan itu yang disorot. Negara justru memilih narasi: rakyat miskin menyengsarakan diri karena gaya hidup. Rokok disebut sebagai kontributor besar.
Anehnya, yang disebut penyebab justru adalah barang-barang yang paling dikenakan pajak. Negara menikmati triliunan dari cukai rokok, tapi di saat bersamaan, menjadikannya kambing hitam atas kemiskinan rakyat.
Ironis bukan? Rakyat dituduh “bodoh” karena merokok, sementara negara cukup cerdas mengeruk keuntungan dari asapnya.
Kopi sachet pun tak luput dari tudingan. Seakan-akan kemiskinan bisa diselesaikan hanya dengan berhenti ngopi. Seakan-akan kemiskinan lahir dari meja dapur, bukan dari meja rapat kebijakan.
Padahal, masalahnya lebih dalam. Bukan soal konsumsi, tapi distribusi. Bukan karena rakyat malas bekerja, tapi karena negara gagal menyediakan lapangan kerja. Kita tidak sedang krisis moral rakyat, tapi krisis keberpihakan penguasa.
Coba perhatikan: tanah yang dibiarkan dua tahun bisa disita negara. Tapi rakyat yang dibiarkan menganggur bertahun-tahun, siapa yang bertanggung jawab? Negara cepat sekali bertindak pada benda mati, tapi lamban luar biasa memperjuangkan hak hidup manusia.
Apakah semua ini murni hasil perhitungan statistik? Atau ada narasi yang sengaja diarahkan untuk membungkam kritik? Mengaburkan kegagalan struktural negara dalam memenuhi hak dasar warganya?
Kita sedang dihadapkan pada tragedi ganda: rakyat miskin dipersalahkan, sementara negara cuci tangan. Negara begitu rajin mencatat pengeluaran rakyat kecil, tapi lupa menghitung berapa besar beban hidup yang diciptakan oleh ketidakadilan sistem.
Ini bukan tentang rokok, kopi, atau beras. Ini tentang negara yang tak mau bercermin. Tentang para pejabat yang nyaman di balik data, tapi enggan menengok dapur rakyat jelata. Dan selama kebijakan lahir dari kesimpulan keliru, kemiskinan di negeri ini tidak akan pernah benar-benar pergi—karena nyatanya, yang paling miskin adalah keberanian negara untuk bertanggung jawab.
Wallahu’alam
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
