Janji yang Terkubur e-Faktur

PEMERINTAH pernah berjanji. Bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Bahwa yang kecil harus diberi ruang, bukan dibebani aturan yang tak masuk akal.

Kita ingat betul, pidato-pidato penuh semangat. Tentang bagaimana negara hadir bagi pelaku usaha kecil.
Tentang deregulasi, insentif, dan dukungan. Tentang keberpihakan.

Tapi kini, di balik sistem bernama e-Faktur, tersembunyi kebingungan yang tak terjawab.

Semua perusahaan—PKP dan Non PKP— wajib menyerahkan e-Faktur sebagai syarat pembayaran. Padahal, Non PKP itu tak diwajibkan memungut PPN.

Mereka bahkan tak punya akses untuk menerbitkan e-Faktur. Lalu, mereka harus minta ke mana?
Apakah mereka harus pura-pura jadi besar agar bisa tetap ikut bekerjasama pemerintah? Atau memang, ini cara halus untuk menyingkirkan yang kecil?

Ironis, saat regulasi justru jadi tembok penghalang.
Di atas kertas, UMKM didukung.
Dalam praktik, UMKM disingkirkan.

Dan saat kebijakan dipertanyakan,
jawabannya sederhana:
“Ini semua atas rekomendasi BPK.”
BPK, lagi-lagi, jadi tameng.

Tapi benarkah ini tentang akuntabilitas?
Atau sekadar rutinitas administratif yang mengabaikan realitas?

Jika negara sungguh berpihak,
seharusnya logika dipakai, bukan sekadar prosedur diulang.
Seharusnya ada celah kebijakan yang membuka jalan, bukan jebakan yang membuat UMKM perlahan menghilang.

Maka kita pun bertanya: Apakah janji itu masih hidup, atau sudah terkubur di balik tumpukan e-Faktur yang tak bisa dibuat?

Cukup! Rakyat sudah cukup menderita dari kebijakan yang diberi nama efisiensi.
Kami tak banyak bicara soal ini.
Kami tahu, efisiensi hanya berlaku bagi kami—bukan bagi mereka yang duduk di kursi tinggi, yang anggarannya tak pernah dipertanyakan, yang fasilitasnya tak pernah dikurangi.

Tenang saja, kami rela mati dengan sendirinya.
Kami tahu diri. Kami tak butuh belas kasihan.

Tapi ingat!
takdir itu bukan kita yang buat.
Dan sejarah punya caranya sendiri untuk mencatat yang lalai.
Yang abai.
Yang sibuk menyusun aturan tapi lupa menyapa nurani.

Kami bukan angka di spreadsheet.
Kami bukan catatan kaki di laporan tahunan. Kami adalah bagian dari mereka yang membuka toko sejak subuh, yang berdiri berjam-jam demi lembar rupiah, yang tetap percaya pada mimpi meski terus dibenturkan kenyataan.

Jangan salah.
Diam kami bukan tanda lemah.
Tunduk kami bukan karena kalah.
Kami hanya sedang menyusun cara baru untuk bertahan— atau mungkin… bangkit.

Karena ketika yang kecil terus ditekan, bukan tak mungkin suatu hari, mereka akan bersatu,
dan suaranya tak bisa lagi dibungkam.

Jangan tunggu saat itu datang.
Karena saat itu tiba, bukan hanya sistem yang goyah— tapi juga kepercayaan yang sudah lama hilang arah.

Ini Bukan Ancaman

Ini suara dari rahimmu sendiri—
dari calon anakmu, yang kelak akan lahir dan ikut menanggung getirnya kebijakan yang kau buat hari ini.

Ia belum lahir, tapi sudah kau warisi beban yang tak pernah ia minta.
Ia belum bisa menangis, tapi tangisnya telah menggema dari masa depan.

Sebab luka hari ini, tak selesai hanya dengan masa jabatan.
Ia menjalar, menjadi rantai panjang yang membelenggu generasi.

Jangan kira tanggung jawab itu selesai saat tanda tangan ditekan,
atau saat stempel resmi mendarat di kertas putih.

Tidak.

Tanggung jawab itu melekat,
bahkan saat kau pulang ke rumah,
dan menatap mata anakmu yang tak tahu apa-apa.

Maukah kau jawab jika suatu hari ia bertanya, “Ibu, mengapa hidup kami begini berat?” Bisakah kau menatap wajahnya, dan berkata, “Itu karena dulu, Ibu ikut membiarkan yang kecil dipatahkan.”

Kami Tak Meminta Banyak

Hanya sedikit keadilan, sedikit pengertian, dan sedikit keberanian untuk tak selalu tunduk pada sistem yang hanya menguntungkan sebagian.

Karena jika suara dari rahimmu sendiri tak mampu kau dengar,
lalu pada siapa lagi kami harus bicara?

Wahai, pemimpin baru kami.

Masihkah kau ingat teriakanmu saat kampanye dulu? Masihkah gema itu kau dengar dalam kepalamu?
“Kami akan dukung UMKM. Hidup UMKM!”

Kami mendengar itu.

Kami percaya.
Kami menaruh harap, meski kami tahu, harapan seringkali dijual murah menjelang pemilu.

Kini, kami bertanya: Mana janji yang dulu kau sematkan penuh semangat?
Apakah ia tenggelam di balik meja rapat dan angka-angka target?
Atau memang sejak awal, itu hanya mantra politik, yang lupa dibawa saat kau resmi duduk di kursi empuk?

Kami tak minta disanjung,
tak perlu plakat atau panggung.
Cukup diberi ruang untuk hidup,
tanpa dicekik oleh regulasi yang bahkan tak paham siapa kami.

UMKM bukan slogan. Bukan alat legitimasi kekuasaan. Kami adalah mereka yang menopang negeri ini
saat pandemi memukul, saat krisis mengguncang, saat semua yang besar limbung, kami tetap berdiri, meski terseok.

Jadi tanyakan pada nuranimu sendiri: Masihkah kau layak menyebut kami sebagai prioritas,
jika langkah kami terus kau patahkan dengan kebijakan yang tak berpihak?

Kami tak lupa janjimu.

Kami hanya sedang menunggu—
apakah kau masih ingat siapa yang pernah kau wakili, saat tanganmu mengepal tinggi dan kau berteriak,
“Hidup UMKM!”

Tabikpun.