Ketika Kritik Disebut Serangan
DI sebuah sudut Lampung, seorang bupati melontarkan pernyataan yang menyesakkan akal sehat: bahwa partisipasi publik dalam bentuk kritik adalah serangan terhadap pemerintah. Pernyataan ini bukan sekadar kekeliruan berpikir—ia adalah bentuk sesat pikir yang mencederai jantung demokrasi.
Dalam tatanan negara yang sehat, kritik bukanlah musuh. Ia justru menjadi alat ukur, penanda bahwa kekuasaan masih bisa dikoreksi. Di situlah kualitas kepemimpinan diuji: apakah seorang pemimpin bersedia mendengarkan demi perbaikan, atau hanya ingin dipuja tanpa cela?
Dalam sebuah wawancara, ia menyebut anak-anak muda yang merekam kondisi jalan rusak sambil berkata, “Ya, inilah Lampung,” sebagai pelaku serangan tak membangun. Ia lebih menghargai jika kritik dilakukan dengan cara membeli batu atau cat—seolah-olah, hanya mereka yang mampu keluar uang yang layak didengar.
Pertanyaannya: sejak kapan kritik harus modal?
Apakah cinta pada daerah harus dibuktikan dengan kuitansi?
Kita justru harus mengakui: anak muda yang merekam jalan rusak itu tidak sedang menyebar kebencian. Mereka menunjukkan bentuk cinta yang jujur—cinta yang tidak ditunjukkan lewat pujian palsu, tapi melalui keberanian membuka luka. Karena masalahnya bukan pada narasi “inilah Lampung”, tapi pada kenyataan yang tak bisa disangkal: jalan itu memang rusak, dan sudah lama dibiarkan rusak.
Sang Bupati membayangkan jika anak muda membeli batu dan menutup lubang jalan sambil berkata, “Saya tahu pemerintah tak sempat benerin, jadi saya bantu.” Kemudian menganggap yang hanya modal video sebagai penyerang pemerintah.
Memang, kritik satir lebih menarik. Prinsionya, balik satire itu tersimpan kontribusi dan kepedulian. Kritik seperti ini bukan destruktif, tapi reflektif—bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyadarkan.
Tentu saja, tidak semua orang punya kemampuan finansial untuk melakukan kritik “berbiaya” seperti yang diinginkan bupati. Maka memotret, merekam, dan menyebarkan kondisi nyata melalui media sosial adalah bentuk partisipasi yang paling sederhana—namun sah dan dijamin dalam sistem demokrasi.
Kritik publik semacam itu seharusnya dijawab dengan kerja nyata, bukan kemarahan. Bukan juga dengan pelabelan negatif. Karena saat kritik dianggap sebagai ancaman, maka pemerintah sedang berjalan dalam kegelapan—tanpa cahaya dari suara rakyat.
Anak-anak muda itu tidak sedang menghina Lampung. Mereka justru sedang menyelamatkannya—dari keheningan, dari pembiaran, dari kebiasaan menganggap kerusakan sebagai hal biasa.
Sebab demokrasi sejatinya bukan tentang siapa yang paling keras bicara di podium, tapi tentang siapa yang paling mau mendengar dari bawah.
Dan kepada siapa pun yang berkata,
“Kamu nyinyir sama pemerintah,”
jawab saja:
“Saya nyinyir karena saya peduli. Karena diam hanya dilakukan oleh mereka yang sudah menyerah.”
Terimakasih
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
