PEMBARUAN.ID – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Dr. Andi Jamaro Dulung, menyoroti polemik kewenangan dalam tubuh jam’iyah menyusul munculnya tekanan terhadap Rais Aam Syuriyah PBNU dari berbagai musyawarah non-struktural, termasuk Musyawarah Kubro yang digelar di Lirboyo. Ia menegaskan bahwa Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi NU tidak boleh tunduk pada forum-forum yang tidak memiliki posisi formal dalam struktur organisasi.
Menurut Andi Jamaro, apabila Rais Aam mengikuti tekanan dari Musyawarah Kubro atau forum serupa, maka marwah dan kedudukan Rais Aam akan terdegradasi—bukan lagi sebagai penjaga garis syuriyah, tetapi hanya menjadi “aam-nya rais” atau setara ketua biasa. “Rais Aam itu simbol NU. Kedudukan beliau berbeda dengan ketua-ketua pada umumnya. Marwah NU ada di Syuriyah,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan konsekuensi jika ulama sepuh dari wilayah lain, seperti Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi, menggelar musyawarah serupa dan menghasilkan keputusan yang berbeda dengan Musyawarah Kubro versi Lirboyo.
“Ulama sepuh NU sangat banyak, tersebar dari berbagai daerah. Kebanyakan dari mereka tidak bermanuver, mereka benar-benar menjadi sesepuh. Apakah Rais Aam harus berubah-ubah sikap mengikuti semua itu?” kata Andi Jamaro.
Karena itu, Andi meminta adanya kejelasan terkait perbedaan antara “ulama sepuh versi Lirboyo” dengan ulama sepuh dari berbagai wilayah lainnya.
Ia menekankan bahwa parameter satu-satunya untuk menentukan legitimasi adalah regulasi sah NU yang tertuang dalam AD/ART dan ketentuan resmi organisasi. “Semua harus kembali pada aturan jam’iyah. Bukan pada forum-forum yang tidak memiliki kedudukan struktural,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa lembaga Syuriyah yang dipimpin Rais Aam harus berdiri tegak menjaga marwah NU. Andi menilai Musyawarah Kubro yang berlangsung belakangan ini digagas oleh kelompok tertentu yang berlindung pada nama besar Lirboyo sebagai salah satu pesantren bersejarah. Karena itu, ia meminta Rais Aam tidak goyah menghadapi tekanan tersebut.
“Tegar saja, Kiai. Musyawarah Kubro bukan forum konstitusional. Syuriyah adalah pemegang kewenangan tertinggi. Marwah jam’iyah ada di pundak Rais Aam,” tutupnya. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
